Sosialisasi tentang Standar Layanan Informasi Publik oleh KI Jatim yang digelar Pemkab Situbondo, Selasa (25/6).

Waktunya PPDB di Jatim, KI Ingatkan Prinsip Keterbukaan Informasi

KI Jatim - Kamis (27/6) besok, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMAN di Jawa Timur jalur zonasi akan dimulai. Pendaftaran berlangsung hingga Jumat (28/6). Lalu, nama-nama peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan diumumkan pada Sabtu (29/6) pukul 08.00 WIB.

Sesuai ketentuan, untuk dapat masuk SMA/SMK negeri terdapat beberapa jalur. Selain jalur zonasi, ada jalur afirmasi, jalur prestasi lomba, jalur prestasi nilai akademik, dan jalur pindah tugas orang tua. 

Dari sejumlah jalur PPDB tersebut, kuota paling banyak adalah jalur zonasi. Yakni, sebanyak 50 persen dari daya tampung sekolah bersangkutan. Kuota tersebut terbagi atas wilayah zonasi radius/jarak terdekat sebanyak 30 persen dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20 persen.

Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berdekatan.

Terkait pelaksanaan PPDB tersebut, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim Edi Purwanto mengingatkan agar setiap badan publik memegang prinsip kerahasiaan informasi. Badan publik yang berkaitan dengan PPDB itu antara lain sekolah dan Dinas Pendidikan. Kewajiban itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

''Badan publik yang bersangkutan harus mengumumkan dengan benderang atau transparan seputar informasi PPDB. Mulai dari syarat dan ketentuannya seperti apa dan bagaimana. Sesuai UU 14/2008, informasi itupun harus dilakukan dengan mudah, berbiaya ringan, hingga menggunakan bahasa yang sederhana. Termasuk memberikan akses informasi bagi difabel,'' ujarnya.

Edi menegaskan, masyarakat berhak tahu atas informasi yang ada pada badan publik, selain informasi yang memang diverifikasi. ''Jika ada informasi yang diverifikasi, badan publik terkait harus melakukan uji konsekuensinya. Jadi, ada dasar dan pertimbangan yang kuat. "Tidak asal menutup informasi,'' jelasnya.

Dia menambahkan, masyarakat juga berhak untuk meminta informasi seputar PPDB kepada badan publik terkait. Jika ada badan publik yang tidak memberikan informasi atau berkomentar, maka pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian penyelesaian informasi ke KI. Bahkan mengacu pada UU 14/2008 yang telah diatur juga sanksi pidananya. 

Standar layanan dan mekanisme permintaan informasi, lanjut Edi, sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). ''Oleh karena itu, kami berharap seluruh badan publik memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam SLIP tersebut,'' ungkapnya.

Sebagai bagian untuk terus menyosialisasikan SLIP, Kamis (27/6) KI Provinsi Jatim juga akan mengundang badan masyarakat. Mulai dari perwakilan pemerintah desa, BUMD, badan vertikal dan perwakilan parpol di Jawa Timur. Selain sosialisasi SLIP, kegiatan itu juga bagian dari pra-monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Jatim 2024.

''Dari hasil Monev 2023, masih cukup banyak badan publik di Jatim yang belum berstatus informatif. Ke depan, kami ingin semakin banyak badan publik yang informatif. Sesuai UU14/2008, keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,'' tutupnya. (ris)