Komit Wujudkan Keterbukaan Informasi, Tiga Komponen di Magetan Belajar ke KI Jatim

KI Jatim - Tiga komponen yang terdiri dari Diskominfo Magetan, Bakesbangpol Magetan dan perkumpulan LSM di Magetan berkunjung untuk belajar tentang keterbukaan informasi publik ke Komisi Informasi (KI) Prov Jatim. Itu dilakukan sebagai komitmen tiga komponen ini dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Magetan.

Wakil Ketua KI Jatim Elis Yusniyawati saat menerima rombongan dari Kab Mangetan di kantor KI Jatim, Rabu (3/7/2014) merespon dan memberikan apreasi terhadap tiga komponen dari Kominfo, Bakesbangpol dan perkumpulan LSM di Magetan. Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik kepada badan publik bisa dipelajari pada Perki I Tahun 2021. Seperti contoh pada informasi pengadaan barang dan jasa bahwa dokumen yang isinya keseluruhan bersifat dikecualikan atau terbuka semuanya.

“Tidak semua dokumen itu informasi terbuka, seperti dokumen kontrak (Bersifat dikecualikan) maka yang dilakukan badan badan publik memberikan tanda hitam atau mengaburkan, artinya tidak semuanya satu dokumen itu dikecualikan,” ujarnya

Atas penjelaskan yang singkat dan jelas itu, Eko Salah satu dari rombongan Kab Magetan menyampaikan terima kasih kepada KI Jatim yang telah menerima dan memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik.  “Terima kasih atas pencerahan informasinya, semoga ini menjadikan dorongan bagi kami untuk lebih aktif kembali bisa lebih terbuka,” tuturnya.

Sementara Ketua KI Jatim, Edi Purwanto mengatakan, secara kelembagaan komisi informasi terbuka untuk siapapun yang ingin mendalami keterbukaan informasi. Kabupaten Magetan melalui Kesbangpol beserta perwakilan LSM beserta Kominfo belajar keterbukaan informasi di Ki Jatim.

“Menurut saya ini hal menarik, dimana ada dialog antara masyarakat sipil dengan negara dalam mendorong keterbukaan informasi. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu perwakilan LSM menyampaikan bahwa di kabupaten Magetan belum terbuka, belum semua PPID pelaksana berjalan dengan baik, ada beberapa website yang tidak lengkap informasinya dan banyak catatan lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat pertemuan di komisi informasi itu disampaikan dan ada tanggapan dari Kominfo yang membuahkan kesepakatan bersama bahwa keterbukaan informasi di Magetan menjadi tanggung jawab bersama. LSM sebagai alat kontrol sosial, Kominfo dan Bakesbangpol sebagai perwakilan negara bersepakat untuk memperbaiki layanan informasi publik di Magetan.

“Saya kira perjumpaan-perjumpaan semacam ini harus sering diinisiasi oleh pemerintah atau badan publik. Sehingga terjadi dialog antara masyarakat sipil dan negara. Dengan demikian jika ada informasi yang belum diumumkan, masyarakat sipil bisa dengan mudah menegur badan publik. Badan publik juga menyadari atas kewajibannya memberikan layanan informasi publik, kalau semua badan publik di Jawa Timur menerapkan dialog ini, maka sengketa informasi di komisi informasi akan semakin berkurang,” terangnya. (ris)