Jelang Pilkada Serentak di Jatim, Para Kandidat Mesti Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

KI Jatim - Hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tinggal enam bulan lagi. Tepatnya, pada 27 November mendatang. Di Provinsi Jawa Timur, selain dilaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub), juga diselenggarakan pemilihan bupati/wali kota di 38 kabupaten/kota. 

Launching pelaksanaan Pilgub 2024 sudah digelar KPU Jatim pada Selasa (4/6) malam. Kemudian, bakal diikuti launching pemilihan bupati (Pilbup) dan pemilihan wali kota (Pilwali) oleh KPU kabupaten/kota setempat. Dinamika politik menuju pencalonan kandidat oleh parpol-parpol pun terasa makin menghangat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada itu benar-benar berintegritas, salah satu elemen pentingnya adalah keterbukaan informasi. Nah, persoalan keterbukaan informasi publik tersebut menjadi perbincangan menarik dalam dialog Gagasan Politik (Gaspol) di Studio JTV pada Rabu (5/6) malam.      

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim Adam Rusjdi, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim Elis Yusniyawati), Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Dwi Endah Prasetyowati, dan Komisioner KPU Kota Surabaya Agus Turham.

Dalam kesempatan itu, Adam menyatakan bahwa Pilkada itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya menjadi tugas KPU, Bawaslu, Komisi Informasi dan atau DPRD. Namun, juga menjadi tanggung jawab semua unsur. Termasuk media pers. ‘’Nah, salah satu indikator kesuksesan pemilu itu adalah tingginya partisipasi pemilih. Salah satu cara untuk meningkatkan partispasi pemilih adalah keterbukaan informasi,’’ katanya.

Politikus muda Golkar itu memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu. Semua proses atau tahapan dalam Pilkada, sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena pelaksanaan pesta demokrasi itu menggunakan dana hibah, maka DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

‘’Dalam kaitan ini, DPRD sebagai lembaga politik maka domainnya adalah pengawasan anggaran. Melaksanakan fungsi controling bahwa anggaran digunakan untuk apa, memaksimalkan kegiatannya bagaimana, itu yang akan dilaporkan kepada kami karena menggunakan dana APBD dari kami,’’ ujar Adam.

Pria yang tinggal di Sidoarjo itu juga memberikan imbauan kepada masyarakat saat menghadapi Pilkada agar berhath-hati dalam menerima informasi. Sebab, terkadang banyak beredar informasi itu hoaks atau tidak benar. Karena itu, masyarakat mesti pandai-pandai menyaring informasi-informasi tersebut. Nah, dalam konteks informasi Pilkada, maka referensinya mesti dari lembaga penyelenggara.

‘’Hari-hari ini dalam hal keterbukaan informasi rasanya kita semua sudah terbuka. Keterbukaan informasi itu harus kita maknai bersama sebagai sebuah iklim demokrasi yang bagus dalam Pilkada. Dan, kita tentu berharap tercapainya tujuan Pilkada. Yakni, pemimpin yang benar, melalui proses yang benar juga,’’ terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim Elis Yusniyawati juga memberikan pujian terhadap keterbukaan informasi oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelanggara Pemilu. Dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang telah dilakukan Komisi Informasi, rata-rata layanan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu di Jatim berstatus informatif. 

‘’Kita semua sekarang bisa melihat dengan mudah di website maupun laman media sosial KPU atau Bawaslu, banyak informasi yang disampaukan secara terbuka. Termasuk penggunaan anggaran dan lainnya,’’ ujar Elis.

Selain itu, lanjut dia, KPU dan Bawaslu di Jatim sebagai badan publik juga proaktif menyampaikan laporan tahunan kinerja keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi. ‘’Ini tentu merupakan kabar menggembirakan. Sebab, keterbukaan informasi itu sudah menjadi amanat UUD 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,’’ tegasnya.

Dalam dialog Gaspol itu, Elis juga menaruh harapan besar agar para kandidat dalam kontestasi Pilkada memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan mengawal keterbukaan informasi publik ketika terpilih nanti. Dengan demikian, seperti tertuang dalam UU, akan benar-benar terwujud pemerintahan yang baik. Yakni, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas.

‘’Nah, bilamana masyarakat merasa tidak mendapatkan layanan informasi sesuai ketentuan, maka bisa mengadukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada kami. Termasuk dalam hal informasi kepemiluan,’’ pungkasnya.(ris)