Ketua KI Jatim membuka sosialisasi Perki I Tahun 2018 di kantor Diskominfo Jatim

Beri Layanan Maksimal, KI Jatim Ajak Desa Ikuti Standar Layanan Informasi Publik Sesuai Perki Tahun 2018

KI Jatim – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengajak pemerintah desa di kabupaten/kota di Jatim untuk mengikuti standar informasi public sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Tahun 2018. Itu dilakukan agar pelayanan public di desa dalam memberikan pelayanan informasi makin optimal.  

 

“Sosialisasi ini adalah mengajak kepada pemerintah desa di Jawa Timur mengikuti standar layanan informasi publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan komisi informasi tahun 2018. Kita mengambil perwakilan dua desa per kabupaten/kota, mereka-mereka nantinya agar memberikan layanan yang maksimal kepada siapapun dan kelompok manapun yang memohon informasi di desa,” ujar Ketua KI Jatim, Edi Purwanto, saat membuka sambutan acara sosialisasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa, di kantor Diskominfo Jatim, Kamis (27/6). 

 

Dia menuturkan, komisi informasi masih mencatat trend-nya permohonan informasi  di pemerintah desa terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun, namun hal itu dikarenakan tahun lalu sedang dalam masa pendemi Covid jika dibandingkan dengan saat ini. “ Sebenarnya dari tahun ke tahun tren tidak bisa dilihat karena posisi kemarin itu pandemi karena proses sebelum pandemi itu permohonan informasinya tinggi pada saat pandemi kemarin,” terangnya. 

 

Lebih lanjut dia menginggatkan saat ini memasuki perkembangan teknologi yang mudahkan mendapatkan informasi tanpa disertai keakuratan atau mudah dijadikan hoax maka sebaiknya badan public siap memberikan informasi kepada public jika dibutuhkan masyarakat. “Badan publik tidak memberikan informasi yang kemudian diciptakan oleh kelompok tertentu atas kepentingan tertentu itu nanti akan menjadi justifikasi kebenaran nah akhirnya yang terjadi kesalahan yang terstruktur itu menjadi sebuah kebenaran.  Apa catatannya adalah karena badan publiknya itu tidak memberikan informasi yang dibutuhklan,” paparnya. 

 

Maka itu, kata Edi, melalui sosialisasi badan public dapat memahami atas kebutuhan informasi public. “Saya berharap sosialisasi ini, trend permohonan penyelesaian sengketa informasi di Jawa Timur semakin menurun dan kemudian terus berikutnya. Kami berharap agar nanti yang ada di sini baik itu dari desa atau kemudian BPMD atau kominfo itu terus mensosialisasikan Perki I tahun 2018 , karena ini penting untuk desa,” pungkasnya. (ris)