kedua pihak, dari pemohon maupun termohon tak hadir di persidangan putusan

Ajukan Perkara Dicabut, Majelis Sidang KI Jatim Kabulkan Permohonan Gunaidik

KI Jatim -  Gunaidik (Pemohon) mencabut perkara terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) Tambakromo Kecamatan Lamo Kabupaten Bojonegoro (Termohon) dengan Nomor Register 040/VI/KI-Prov. Jatim-PS/2022yang sedang dalam proses Ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, akhirnya dikabulkan Majelis Sidang Komisioner KI Jatim.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara Nomor Register 040/VI/KI-Prov. Jatim-PS/2022,” tegas Ketua Majelis Sidang Komisioner KI Jatim, M. Sholahuddin, mengetok palu diputuskan pada persidangan di KI Jatim, Rabu (29/5/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses ajudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.

“Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor  1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa,” terangnya.

Selain itu, melalui musyawarah Majelis Komisioner pada Senin,(18/3/2024) disebutkan pula pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur  Penyelesaian sengketa informasi Publik.

“Memerintahkan kepada Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk  mencoret permohonan dari Register Sengketa. Pemohon    tidak    dapat    mengajukan    lagi    permohonan penyelesaian sengketa informasi atas informasi yang telah dimohonkan dalam sengketa a quo kepada Termohon,” tandasnya.

Demikian   diputuskan   dalam   Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Komisioner  pada Rabu (8/5/2024) dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sholahuddin selaku Ketua merangkap Anggota, A. Nur Aminuddin dan Edi Purwanto masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu (29/5/2024) dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)