PPID

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hal tersebut, KI Jatim telah menunjuk PPID melalui Keputusan Ketua KI Jatim yang beberapa kali mengalami perubahan.

Dalam keputusan tersebut, PPID KI Jatim terdiri dari :
1. Atasan PPID;
2. PPID;
3. Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi;
4. Bagian Anggaran;
5. Bagian Dokumentasi.

VISI DAN MISI

Visi

“Menjadi barometer dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas dan profesional”

Misi

1. Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benat dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik;
3. Mengembangkan PPID yang profesional dan maju.

Tugas dan Fungsi

Tugas:
Berdasarkan Keputusan KI Jatim, PPID memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

  1. Mengkordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik di PPID Pelaksana;
  2. Mengkordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik;
  3. Melakukan penyimpanan informasi publik;
  4. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional; dan
  5. Memberikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan PPID.

Fungsi
Berdasarkan Keputusan KI Jatim, PPID memiliki fungsi pelaksanan layanan antara lain sebagai berikut:

  1. Pelayanan informasi publik;
  2. Pendokumentasian informasi publik;
  3. Pengecualian informasi publik;
  4. Pendataan informasi publik.

Jam Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Dengan Jam Layanan Sebagai berikut :

  • Senin – Kamis : pk 08.00 – 15.00 WIB
  • Jumat :  pk 08.00 – 14.00 WIB

Penetapan Standar Biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).

Biaya yang timbul dari proses penggandaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungan Pemohon Informasi Publik.