Kuasa Hukum Perlu Koordinasi, Majelis Beri Pemdes Jambean Kediri Kesempatan Satu Kali Sidang

0
25
views

Sidoarjo- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Prov Jatim) menggelar sidang secara virtual antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Informasi dan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai Termohon Informasi hari ini, Rabu (2/6).

Pada sidang sebelumnya, Termohon menyatakan informasi mengenai Pengelolaan Dana Desa Jambean Tahun Anggaran 2016 – 2019 adalah dikecualikan bagi Pemohon.
Atas dasar tersebut, Majelis meminta agar Termohon menyiapkan uji konsekuensi seperti diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Dikutip pada sidang kali ini, Termohon dikuasakan dan dihadiri oleh Advokat pada Kantor Hukum LKBHI Nusantara, Syamsul Arifin dan Dikiy Virmawan.
Mereka memohon agar sidang ditunda untuk mempelajari sengketa informasi.
Bahkan menurut mereka, uji konsekuensi baru diterima sesaat sebelum sidang digelar.

Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti memberi kesempatan satu kali lagi bagi Kuasa Termohon untuk melakukan koordinasi.

“Uji konsekuensi yang Termohon berikan tidak sesuai dengan PerKI 1 Tahun 2017, padahal agenda sidang kali ini adalah membedah uji konsekuensi,” ujar Herma dalam persidangan.
Kami beri waktu satu kali lagi bagi Termohon untuk berkoordinasi, jika tidak dipergunakan maka Majelis akan melanjutkan sidang tanpa melihat bukti dari Termohon, lanjutnya.

“Apabila sidang selanjutnya uji konsekuensi belum siap, maka Majelis akan melanjutkan persidangan tanpa melihat bukti dari Termohon,” ungkap perempuan yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Ketua KI Prov Jatim ini.

Pemohon yang saat itu dihadiri Ketua LSM PKN Patar Sihotang menyatakan seharusnya Kuasa Hukum Termohon sudah menyiapkan semua materi sebelum sidang digelar, sehingga sidang lebih efektif. (ase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here