Tidak Dalam Penguasaan Kelurahan Nginden Jangkungan, Majelis Tolak Permohonan Tri Wahyuni

0
47
views

Surabaya – Mejelis Komisioner Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) memutuskan menolak permohonan Hj Tri Wahyuni (Pemohon) atas sengketa informasi kepada Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Hal itu didasarkan berbagai pertimbangan Majelis diantaranya bahwa informasi yang dimohon kepada Termohon menyatakan bahwa informasi tidak dalam penguasaan Termohon.

“Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib memberitahukan kepada Pemohon, Badan Publik mana yang menguasai informasi dimaksud, jika Termohon mengetahui Badan Publik yang menguasai informasi yang dimohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” ujar Ketua Majelis Imadoeddin, ditemui usai sidang yang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (11/2).

Pada Pasal 22 ayat (7) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya.

Selain itu, lanjutnya, bahwa Termohon telah melaksanakan peraturan dengan menanggapi permohonan Pemohon dan menyatakan agar permohonan informasi diajukan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya selaku penerbit IPT, karena alas hak yang dilampirkan oleh Pemohon Informasi adalah IPT.

“Majelis berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP, mengingat alas hak yang digunakan oleh Pemohon adalah IPT yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,” terangnya.

Pertimbangan lainnya, bahwa Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menunjukkan bukti nomor petok dan persil selain IPT sebagai legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan dan menjadi dasar bagi Termohon untuk melihat di buku C yang dikuasai Termohon. Namun Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sebagaimana dimaksudkan Termohon.

“Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon ada dalam penguasaan Termohon,” paparnya.

Lebih lanjut dia manambahkan, bahwa alas hak yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi adalah Izin Pemakaian Tanah (IPT), nomor : 188.45/720 XX/402.05.12/2000 dan 188.45/721 XX/402.05.12/2000 lokasi di Nginden Intan Timur I/4 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya atas nama Wali Kota Surabaya.
“Majelis berpendapat bahwa Pemohon semestinya mengajukan permohonan informasinya kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebagai Badan Publik yang mengeluarkan IPT Pemohon,” pungkasnya. (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here