Minimalisir Sengketa Informasi, KI Jatim Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bersama Partai Politik Peserta Pemilu

0
45
views

Surabaya –  Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik kepada DPD dan DPW Partai Politik di Jawa Timur. Acara berlangsung di Aula lantai 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa (17/11). Terhitung 10 partai politik dari total 16 yang diundang telah datang melalui perwakilannya.

Implementasi dari regulasi menjadi agenda Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur demi meminimalisir terjadinya sengketa informasi. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh A. Nur Aminuddin dan Elis Yusniyawati, keduanya merupakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, acara ini dibuka langsung oleh Imadoeddin selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini belum pernah ada sengketa informasi yang ditujukan kepada Partai Politik, dan tentunya kita tidak ingin hal itu sampai terjadi. Adanya sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman sehingga proses keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan semestinya,” ujar Imadoeddin dalam sambutannya.

A. Nur Aminuddin dalam materi yang disampaikan menegaskan bahwa Badan Publik khususnya Partai Politik diharapkan memiliki sinergi satu sama lain tak terkecuali dengan masyarakat. Badan publik memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, maka jika merasa tidak dilayani dengan baik permohonan informasinya, masyarakat berhak mengajukan sengketa infomasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, Elis Yusniyawati dalam sosialisasinya menjelaskan proses penyelesaian sengketa informasi berikut dengan alurnya. Peserta sosialisasi tampak antusias dengan materi yang disampaikan terbukti dengan banyaknya pertanyaan serta respon yang datang.

Salah satu pertanyaan muncul dari Sofyan dari Partai PERINDO. Ia mempertanyakan terkait latar belakang adanya informasi yang dikecualikan dan bagaimana cara Badan Publik tetap bisa melayani dengan baik jika informasi yang dimohonkan merupakan Informasi yang dikecualikan.

“Tugas Badan Publik adalah melayani meskipun informasi yang dimohonkan merupakan jenis informasi yang dikecualikan, maka kita harus menjelaskan dengan baik disertai dengan uji konsekuensi berlandaskan peraturan perundang-undangan,” kata perempuan yang kerap disapa Elis tersebut.

Masyarakat memiliki hak untuk tahu dan mengakses informasi ke setiap badan publik. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Partai Politik dapat meningkatkan kinerja serta implementasi peraturan yang termaktub dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Serta meminimalisir terjadinya Sengketa Informasi akibat kekurang pahaman badan publik.

Kegiatan ini digelar secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan .(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here