Meminimalisasi Sengketa di Desa, KI Jatim Sosialisasi PerKI SLIP Desa

0
138
views

Bojonegoro – Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) menyosialisasikan Peraturan Komisi Informasi (PerKi) No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa kepada seluruh Pemdes dan DPMD se-Jatim. Ini dilakukan agar Pemdes lebih memahami keterbukaan informasi sehingga mampu meminimalisasi sengketa yang terjadi di desa.

Ketua KI Jatim, Imadoeddin, dalam sambutannya pada acara tersebut, yang dilaksanakan di Bakorwil Bojonegoro, Senin (2/11) mengatakan, kegiatan ini sejatinya akan dilaksanakan di awal tahun, tepatnya di bulan empat, namun berkenaan dengan adanya pandemi Covid 19 digeser sampai dengan situasi kondusif.

“Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kegiatan kembali dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan ketentuan 50% kapasitas. Jadi memang yang kita undang tidak sebanyak seperti pertemuan tatap muka sebelumnya,” ujarnya.

Terkait dengan PerKi SLIP Desa ini katanya, sesungguhnya telah menyentuh pemerintahan kabupaten melalui ppid dan kali ini ingin menyentuh dinas yang berkaitan langsung dengan pemerintahan desa.

“Data kami menunjukkan bahwa sengketa informasi yang berkaitan dengan desa angkanya semakin kesini semakin naik,  grafiknya meningkat. Oleh karena itu, kami berkepentingan untuk lebih memasifkan sosialisasi tentang peraturan ini,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah desa bisa lebih memahami berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terkait keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa masing-masing.

“Harapannya dengan pertemuan seperti ini ada diskusi dan dialog dari bapak ibu sekalian berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa. Karena tidak jarang saat menyelesaikan sidang sengketa informasi melalui ajudikasi, ada beberapa kepala desa yang sejatinya tidak paham tentang kenapa dia dipanggil untuk diproses di persidangan,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, karena tidak paham bahwa saat ini telah lahir UU No 14 Tahun 2008 dan SLIP Desa ini, para Kepala Desa menjadi Termohon dalam istilah di persidangan sengketa informasi.

Oleh karena itu, Imadoeddin menuturkan, tujuan kegiatan adalah menekan atau meminimalisir terjadinya sengketa informasi di pemerintah desa. Sehingga diharapkan kedepannya nanti pemerintah desa tidak lagi menjadi objek sengketa di Komisi Informasi.
“Ini yang menjadi salah satu target kami. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah berinisiatif menyelenggarakan sosialisasi ini dengan melibatkan KI Jatim dan juga dari PPID Provinsi, ” jelasnya.

Target dari kegiatan ini, katanya, nantinya diharapkan menggetok tularkan kepada pemerintah desa di wilayah masing-masing. Sehingga nantinya informasi tentang peraturan ini dapat diketahui secara menyeluruh oleh pemerintah desa. Kedepannya pemerintah desa sudah bisa melakukan ketentuan mewujudkan ketentuan peraturan yang sudah diatur oleh undang-undang Keterbukaan Informasi.

“Kami berterima kasih kepada Bakorwil Bojonegoro yang telah memfasilitasi kami dalam kegiatan ini, dan kami senantiasa menjadikan Bakorwil sebagai titik kegiatan, harapannya adalah agar Bakorwil ikut membantu kami dalam menyuarakan terkait program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa timur,” harapnya. (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here