Jelang Pilkada Serentak, KI Jatim Visit Penyelenggara KPU dan Bawaslu se-Jatim

0
72
views

Kediri- Keterbukaan penyelenggara Pilkada akan membantu masyarakat lebih mudah memahami dan berpartisipasi dalam pemilu. Tak sekadar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tapi bisa cerdas dan kritis menilai proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Keterbukaan informasi sangatlah penting dikarenakan informasi, sesuatu yang bersifat publik, berhak untuk didapat oleh semua orang. Problem ketidakterbukaan informasi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi yang sedang berlangsung. Oleh karenanya, keterbukaan informasi kepada publik dianggap menjadi hal yang cukup fundamental untuk terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyampaikan bahwa keterbukaan menjadi salah satu asas penyelenggara pemilu. Adapun area keterbukaan informasi dalam pilkada yakni menyangkut regulasi, anggaran, kelembagaan, pelaksanaan tahapan dan hasil pemilihan. Hal ini juga diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Infromasi Publik.

Atas keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan setiap tahapan.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (PerKI Pemilu).

PerKI Pemilu ini sengaja dibuat KI Pusat sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa informasi yang dibuat singkat karena pelaksanaan Pemilu dan pemilihan juga berlangsung singkat. PerKI 1 tahun 2019, beda dengan penyelesaian sengketa informasi publik normal, jika pada penyelesaian sengketa di komisi informasi dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari, maka pada penyelesaian sengketa informasi pemilu hanya 14 hari kerja.

Berdasarkan hal tersebut, KI Jatim melakukan monitoring dan evaluasi (MonEv) terkait kesiapan PPID KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur yang daerahnya akan dilakukan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Bagaimana respon PPID jika ada permohonan informasi terkait Pilkada.

Menurut Elis Yusniyawati, Komisioner KI Jatim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, MonEv dilakukan dengan cara datang ke tempat penyelenggara pemilu tersebut.

“Mulai hari ini, (2/11), sampai dengan Jumat nanti (6/11), Komisioner akan visit ke 19 KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur yang daerahnya ikut dalam Pilkada Serentak,” kata Elis ditemui disela-sela kunjungannya ke KPU Kabupaten Kediri.

Menurutnya, hari ini dan besok adalah jadwal kunjungan ke KPU dan Bawaslu di Kabupaten Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.

“Saya sudah berkunjung ke Bawaslu & KPU Kabupaten Kediri, Bawaslu Kota dan Kabupaten Blitar, rata-rata mereka paham tentang PerKI Pemilu ini dan sudah siap dengan adanya permohonan informasi yang bakal diterima,” terangnya.

Hanya butuh beberapa penyempurnaan saja, seperti belum tersedianya formulir keberatan, dan hal ini sudah disampaikan ke petugas PPID untuk dilengkapi, lanjutnya.

Menurut Aniek, petugas layanan informasi Bawaslu Kota Blitar, kunjungan KI Jatim sangatlah membantu untuk pembenahan PPID.
“Saya jadi lebih paham, apa yang harus disediakan di website atau yang harus ada di meja layanan,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Sa’idatul Umah, yang mengharapkan agar KI Jatim rutin berkunjung untuk pembenahan PPID.
“PPID hal yang lumayan baru bagi kami dan perlu banyak sekali belajar, walaupun PerKI Pemilu sudah kami ketahui,” ujarnya.(ase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here