Rakornas KI se-Indonesia: Fokus Pandemi dan UU Cipta Kerja

0
53
views

Surabaya- Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia yang digelar secara virtual memasuki hari kedua pada hari ini, Selasa (27/10).

500 peserta terdiri dari KI seluruh Indonesia (KI Provinsi/Kabupaten/Kota), tujuh kategori Badan Publik (BP) terdiri dari BP Kementerian, BP BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), BP LNS (Lembaga Non Struktural), BP LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), Parpol (Partai Politik), dan PTN (Perguruan Tinggi Negeri), termasuk NGO (Non Government Organization) Keterbukaan Informasi Publik hadir secara virtual.

Pada hari ini, terdapat dua sidang komisi, yaitu bidang internal dan eksternal. Bidang internal membahas PerKI Kelembagaan, e-Sidang, Kejelasan Anggaran, Transformasi Digital, Penegakan Hukum terhadap Putusan KI dengan Polri/Kejaksaan, dan PerKI Monev.
Sedangkan bidang external membahas Omnibus Law, Strakom Kebijakan Publik, Vaksin Covid -19 dan Investasi.

Elis Yusniyawati, Komisioner KI Jatim bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, hadir dalam sidang komisi di bidang internal.

Menurutnya, pembagian dua sidang komisi ini agar lebih fokus pada pembahasan kedalam mengenai KI secara keseluruhan untuk bidang internal.
“Sedangkan untuk eksternalnya bagaimana KI dapat berperan aktif dan mengambil bagian penting dalam perkembangan isu di Indonesia, terutama terhadap pandemi covid 19 dan UU Cipta Kerja,” terangnya disela-sela sidang komisi.

Berdasarkan masukan dari 17 KI Provinsi, terkait hasil sidang komisi internal, smelahirkan 7 rekomendasi yang dialamatkan pada KI pusat sebagai dasar pijakan penetapan draft perki kelembagaan dan mempertajam PerKI Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) juga PerKI Monitoring dan Evaluasi, kata Elis Lebih lanjut.

Bersamaan, Herma Retno Prabayanti, Komisioner KI Jatim bidang Asosiasi, Sosialisasi dan Edukasi, ikut dalam sidang komisi eksternal.

Menurutnya, tujuan pembahasan bidang eksternal untuk membahas yaitu sinergi penguatan Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru dengan badan publik.(ase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here