Tak Dalam Kewenangan, Pengadilan Negeri Jember Diminta Membuat Pernyataan Tertulis

0
84
views

Sidoarjo – Pengadilan Negeri Jember hadir dalam sidang pembuktian sengketa informasi yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) sebagai Termohon. Sidang yang digelar pada hari Rabu (14/10) tersebut dilakukan secara daring. Hadir sebagai Pemohon adalah Rahmat Hendrawan sendiri.

Termohon mengaku bahwa pada awalnya permohonan informasi yang diajukan oleh Rahmat sudah ditanggapi dengan jelas dan rinci, namun Rahmat masih merasa keberatan. Termohon merasa dibingungkan karena Rahmat pada sidang sebelumnya mengaku bahwa tidak ada masalah, namun kemudian meminta salinan SHM.

Rahmat memohon informasi berupa salinan SHM kepada Pengadilan Negeri Jawa Timur. Ia juga memohon penjelasan tertulis secara spesifik. Sedangkan, Pengadilan Negeri Jember mengaku bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan salinan SHM, meskipun dokumen itu berada pada penguasaannya. Ditambah lagi Pengadilan Negeri Jember mengaku bahwa alasan lainnya adalah bahwa Rahmat tidak punya landasan hukum yang cukup kuat sebagai alasan memohon informasi tersebut.

“Syarat permohonan Permohonan Informasi ada di dalam Undang-Undang Keterbukan Informasi Publik dan tertera jelas bahwa semua orang berhak tahu kecuali informasi yang dikecualikan. Dokumen yang dikecualikan juga harus berdasar. Menolak permohonan informasi juga harus ada dasarnya,” tutur Elis Yusniyawati selaku Ketua Majelis pada saat sidang berlangsung.

Lebih lanjut lagi, Majelis yang turut dianggotai oleh A. Nur Aminuddin dan Edi Purwanto meminta Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan uji konsekuensi dan membuat surat pernyataan tertulis berisi keterangan terkait pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan informasi yang dimohonkan oleh Rahmat. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here