Dialog Interaktif Radio Andika : Komisioner KI Jatim Ajak Masyarakat untuk Penuhi Hak atas Informasi

0
26
views

Kediri – Edy Purwanto selaku Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menegaskan hak masyarakat untuk mendapat informasi publik mengenai penyelengaraan pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Diskusi yang diselenggarakan oleh Radio Andika tersebut turut menghadirkan Nanang Qosim dari Divisi SDM KPU Kabupaten Kediri. Selain melalui saluran konvensional dalam frekuensi 105,7 fm, dialog tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal facebook AG243.

Pilkada serentak akan diselenggerakan pada bulan Desember 2020 mendatang dan diikuti oleh 19 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur, namun masyarakat masih belum banyak yang mengetahui informasi terkait hak dan kewajibannya. Selaku Komisioner bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Edy Purwanto beranggapan bahwa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pilkada. Hak masyarakat untuk mendapat informasi mengenai penyelenggarakan pilkada juga harus dipenuhi oleh badan publik terkait. Karena seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada prinsipnya mengatur bahwa semua warga berhak mendapat informasi dan badan publik berkewajiban menyampaikan seluruh informasi yang dimohonkan kecuali informasi yang dikecualikan.

KPU Kab. Kediri sebagai badan publik yang berwenang menyelenggarakan pilkada di Kab. Kediri menyediakan informasi yang bisa diakses melalui laman resminya di website maupun media sosial. KPU Kab. Kediri juga berkomitmen untuk melayani permohonan informasi, bahkan bisa melakukan gugatan apabila dirasa kurang memuaskan. Hal itu dinyatakan langsung oleh Nanang Qosim dalam dialog interaktif yang berjalan mulai pukul 17.00 – 18.00 WIB tersebut.

“Masyarakat wajib menggunakan informasi dengan bertanggung jawab. Selain itu juga harus mencantumkan sumber informasi apabila ingin menyebarluaskan serta informasi didapat dari laman KPU Kab. Kediri,” tambah Nanang.

Permohonan informasi bisa diajukan langsung ke badan publik, terkait pilkada maka tertuju pada Bawaslu. Permohonan akan diproses selama tiga hari kerja dan mendapat tambahan dua hari apabila dirasa oleh badan publik belum cukup. Jika tidak segera ditanggapi, maka masyarakat bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

“Selain, hak atas akses informasi publik terutama dalam penyelenggarakan pilkada serentak mendatang, masyarakat sendiri punya hak untuk mengawal jalannya pilkada sampai perhitungan suara.” ujar Edy Purwanto.

Komisi Informasi adalah lembaga yang diamanahi oleh Undang-undang untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Jika informasi yang didapatkan dari badan publik tidak memuaskan, maka masyarakat bisa mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here