Right To Know Day tahun 2020 Diharapkan Badan Publik di Jatim Patuhi dan Laksanakan Keterbukaan Informasi

0
51
views

Surabaya – Tepat tanggal 28 September 2020 merupakan peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Dimana kemudian seluruh dunia khususnya beberapa negara yang memperingatinya itu merupakan Negara yang peduli akan keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berharap peringatan Right To Know Day tahun 2020 ini agar seluruh badan publik khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta petunjuk teknis yang dibuat dalam standar layanan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Pusat.

Ketua Komisi Informasi Prov Jatim Imadoeddin, dikantornya mengharapkan, semua badan publik yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur itu taat pada peraturan yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Saat ini Provinsi Jatim dalam kategori nasional masih masuk dalam kategori provinsi atau badan publik yang menuju informatif.

“Kami dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berharap di tahun-tahun selanjutnya Provinsi Jawa Timur menjadi badan publik yang informatif. Artinya menjadi provinsi atau badan publik yang memiliki kepedulian, kepatuhan, serta ketaatan terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Dia menuturkan, adanya predikat badan publik yang informatif, provinsi yang informatif itu mengindikasikan bahwa Jawa Timur sudah benar-benar taat dan patuh terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan siap melayani permohonan informasi publik yang diajukan oleh masayarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Imadoeddin menjelaskan, Untuk keterbukaan informasi di Jawa Timur dalam konteks publikasi atau mengumumkan informasinya kepada masyarakat itu terputus berkaitan dengan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Artinya, Dalam proses pemenuhan layanan informasi ini mayoritas badan publik di Jawa Timur ini masih sangat lemah, hal ini diindikasikan dengan adanya sengketa informasi yang cukup tinggi yang masuk ke komisi informasi prov Jatim.

“Ini mengindikasikan bahwa badan publik masih belum sepenuhnya dapat mematuhi dan memahami tentang ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan standar layanan informasi publik,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Ada beberapa permohonan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu dikarenakan tidak adanya tanggapan dari badan publik. Dengan tidak adanya tanggapan dari badan publik mengindikasikan bahwa badan publik acuh atau mengabaikan terhadap ketentuan yang menjadi kewajibannya dalam melayani permohonan informasi publik.

Kemudian selanjutnya berdasar hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh KI Jatim kepada badan publik yang ada di Jawa Timur khususnya pada tingkatan OPD Pemprov Jatim dan pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur dalam akses layanan informasi itu masih mayoritas belum bisa memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan standar layanan informasi public.

“banyak permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon itu tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya dari badan public tersebut. Oleh karena itu ini menjadi perhatian serius bagi kalangan elite atau pimpinan badan public untuk nantinya betul-betul bisa mengevaluasi terhadap layanan informasi public yang baik kepada masyarakat,” paparnya.

Maka dari itu, katanya, pihaknya saat ini mengupayakan melakukan kegiatan penilaian kepada badan publik.
Untuk upaya ini Komisi Informasi Prov Jatim setiap tahunnya dan khususnya di tahun ini melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik pada badan publikyang ada di Provinsi Jawa timur dengan melakukan dan memberikan kuesioner penilaian mandiri yang dilakukan oleh badan publik.

“Nantinya bisa diisi oleh badan publik dan nantinya akan dinilai oleh KI Jatim.
Dari proses penilaian itu akan dilakukan visitasi oleh KI Jatim ke tempat badan public, apakah kuesioner yang diberikan atau disampaikan ke KI Jatim sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau badan publik. Sejauh ini proses visitasi sedang berlangsung,” jelasnya.

Menurutnya, Hasil proses visitasi nantinya akan menjadi rekomendasi bagi KI Jatim kepada badan publik khususnya pemprov jatim atau kabupaten/kota. Dari temuan hasil visitasi akan dimunculkan identifikasi masalah yang ada kemudian rekomendasi-rekomendasi akan disampaikan kepada pemerintah provinsi Jatim pada khususnya dan juga pemerintah kabupaten dan desa yang menjadi objek dari penilaian yang dilakukan oleh KI Jatim.

“Dari situ bisa menjadi gambaran bahwa tingkat pemahaman badan publik dan tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP ini dapat dicermati dari monitoring dan evaluasi, yang nantinya akan diumumkan oleh KI kepada publik,” pungkasnya (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here