Home Rekap Permohonan PSI

Rekap Permohonan PSI

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) yang terregister di Komisi Informasi masih terbilang tinggi. Fenomena ini disebabkan karena kurang cakapnya PPID Badan Publik dalam layanan informasi publik dan melakukan klasifikasi informasi yang dikuasainya. Banyaknya permohonan informasi yang tidak ditanggapi sebagaimana layaknya oleh PPID merupakan pemandangan yang sering ditemui dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke Komisi Informasi. 

Peran PPID yang belum optimal dalam menjalankan kewajibannya, menyebabkan masyarakat dan pemohon informasi harus melibatkan Komisi Informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Padahal, jika PPID pada badan public cakap dan paham akan fungsinya, maka sengketa informasi public dapat diminimalisasi. Sebaliknya dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID, dapat menyebabkan meningkatnya permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Butuh kerja keras seluruh stakeholder keterbukaan informasi, khususnya elite badan publik, agar PPID badan publik bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya. Bahwa sengketa informasi sesungguhnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, pemohon dan termohon (badan publik), dengan cara musyawarah dalam hal informasi yang dimohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Permohonan informasi yang tidak memuaskan Pemohon tidak selalu berakhir di Komisi Informasi melainkan dapat difasilitasi penyelesaiannya melalui PPID. Idealnya sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi hanya menyangkut sengketa informasi yang dikecualikan oleh badan publik dan tidak memuaskan Pemohon informasi.

Berikut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang masuk dan terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun :

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021