Home Blog Page 45

KI Kepri Kunker ke KI Jatim

0

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (KI Kepri) melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) di Jl. Bandilan 4 Waru Sidooarjo pada Rabu (05/08). KI Kepri yang terdiri dari Irwandy selaku Wakil Ketua dan Anggota Komisioner Jazuli, Ferry M. Manalu dan Liesminingsih ditemui oleh 5 Komisioner KI yaitu Ketty Tri Setyorini sebagai Ketua, Zulaikha Wakil Ketua, Isrowi Farida, Wahyu Kuncoro dan Mahbub Junaidi sebagai Anggota Komisioner.

 Irwandy menuturkan, kedatangan KI Kepri adalah untuk melakukan sharing informasi dan pengalaman dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi. Menurutnya, KI Jatim yang telah banyak menangani sengketa, dapat menambah wawasan bagi KI Kepri yang selama 2015 ini baru menangani 21 sengketa. Sebagai informasi, pada tahun 2015, KI Jatim telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi 92 Kasus.

Penyelesaian sengketa informasi di Kepeluan Riau, menurut Irwandy, mengalami berbagai kendala terutama geografis. Kepulauan Riau terdiri dari berbagai pulau, sehingga penyelesaian sengketa itu akan memakan biaya tinggi dan memakan waktu yang lama. “Kalau diundang ke kantor Kepri para pihak tidak datang karena tidak ada biaya transport,” kata Irwandy.

Lebih jauh, Irwandy mengungkapkan bahwa studi banding KI Kepri ke Jatim karena KI Jatim adalah satu-satunya KI yang sudah mempunyai Pedoman Hukum Acara.

Menurut Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyrini, KI Jatim telah memiliki Pedoman Hukum Acara sejak tahun 2014. “Pedoman itu dibuat pada periode Pak Joko,” kata Ketty.

Selain itu juga dibahas berbagai persoalan, diataranya mengenai banyaknya pemohon informasi yang tidak serius atau cenderung memanfaatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa kasus, yang dari awal kelihatan serius, tapi ujung-ujungnya “damai”. Dalam hal ini, Badan Publik lebih suka “diperas” dari pada memenuhi permohonan informasi publik. “Harusnya Badan Publik menata PPID dan membuka informasi, ” Kata Ketty. Oleh sebab itu, perlu terus dilakukan edukasi kepada Badan Publik.    

Sementara di Kepri, Sengketa yang ditangani banyak mengenai dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). (RH)

 

 

 

 

 

Dokumen Tak Ditemukan, KIP Tak Tentukan SK Pemberhentian Prabowo Terbuka atau Tertutup

0

Komisi Informasi Pusat (KIP) tidak dapat menentukan apakah informasi soal Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kepada Presiden adalah terbuka atau tertutup. Ketua Majelis (MK) KIP Yhannu Setyawan beranggotakan John Fresly dan Rumadi Ahmad membacakan amar putusan sengketa informasi atara trio Pemohon Setara Institute, KontraS dan Imparsial terhadap Markas Besar TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Rabu (29/7).

Dalam amar putusannya yang banyak diliput media tersebut, MK memutuskan bahwa informasi yang dimohon Pemohon berupa Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998 tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon. Demikian juga informasi hasil keputusan sidang DKP dan seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP, juga tidak dikuasai Termonon, sehingga informasi aquo tidak dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

Putusan sengketa informasi setebal 42 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh MK KIP. Usai pembacaan putusan, seperti sidang-sidang lainnya, MK mempersilakan para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika menolak atau tidak puas dengan putusan tersebut sebelum inkrah dalam tempo 14 hari setelah pembacaan putusan.

Setelah persidangan ditutup MK, kuasa Pemohon Feri Kusuma mengatakan kemungkinan akan melakukan banding ke PTUN. Alasannya sederhana, menurut ia bagaimana mungkin senuah dokumen sepenting itu tidak diketahui keberadaannya. Menurutnya, raibnya dokumen tersebut sangat mempersulit timnya untuk mengungkap kasus penghilangan paksa terhadap 13 korban pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.

Untuk itu, ia juga curiga dengan dokumen penting lainnya seperti dokumen Operasi Militer yang telah dilaksanakan pada masa lalu. “Negara ini dalam keadaan bahaya jika semua dokumen penting hilang atau dihilangkan, karena hal itu menyangkut penegakan hukum warga Negara sendiri,” katanya lagi.

Sementara kuasa hukum Termohon Kolonel Chk Zulkarnaen Effendi mengatakan cukup puas atas putusan MK KIP. Menurutnya,  putusan itu sudah tepat karena memang Mabes TNI tidak menguasai informasi yang diminta oleh Pemohon. Namun ia juga menyampaikan bahwa pada dasarnya Mabes TNI mematuhi setiap undang-undang yang telah diundangkan seperti UU Keterbukaan Informasi Publik. “Mabes TNI memastikan membuka informasi publik jika ada Pemohon yang memintanya, tentu saja sejauh informasi itu dikuasai oleh Mabes TNI,” kata Zulkarnaen.   

http://komisiinformasi.go.id/news/view/dokumen-tak-ditemukan-kip-tak-tentukan-sk-pemberhentian-prabowo-terbuka-atau-tertutup

KIP Tolak Dua Permohonan Sengketa Informasi

0

Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak dua permohonan informasi Pemohon Pergerakan Mata Umat. Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani yang menangani dua persidangan sengketa informasi pada hari tersebut membacakan amar putusan di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Selasa (23/6) yang menyatakan menolak kedua permohonan sengketa informasi dari Pemohon.

Dua perkara yang ditolak MK itu masing-masing sengketa informasi antara Pemohon Pergerakan Mata Umat terhadap termohon Pemerintah Kota Surabaya dan antara Pemohon Pergerakan Mata Umat terhadap Termohon Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam persidangan itu para pihak tidak hadir sejak persidangan awal hingga saat amar putusan dibacakan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh kelompok orang, maka Pemohon wajib menyertakan Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah kelompok orang. Dalam persidangan Kuasa Pemohon tidak menyertakan identitas yang dapat meyakinkan MK terkait kedudukan hukumnya maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

http://komisiinformasi.go.id/news/view/kip-tolak-dua-permohonan-sengketa-informasi

Sudjono Silaturrahmi, Tanya PPID

0

Mantan Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim, Drs. Sudjono, MM bersilaturrahmi ke Kantor Komisi Informasi  Jl. Bandilan waru Sidoarjo pada Rabu (29/07). Sudjono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim ditemani sejumlah pejabat strukturalnya diterima oleh Ketua KI Jatim, Kettry Tri Setyorini dan Anggota Komisioner Isrowi Farida.  

Dalam pertemuan yang singkat itu, Sudjono mengungkapkan pada tahun 2010 turut membidani lahirnya Komisi Informasi sebagai Kadis Kominfo Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Komisi Informasi Prov Jatim terbentuk melalui seleksi Anggota Komisioner KI dilakukan oleh pansel yang salah satu anggotanya adalah Kadis Kominfo Prov Jatim. “Saya tadi pas lewat, sekalian mampir, biar gak kewalat,” guraunya.

Sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim, dalam pertemuan itu, Sudjono menanyakan tentang monitoring dan evaluasi PPID yang dilakukan oleh KI Jatim. “Ada masukan untuk PPID kami?” tanyanya.

Menurut Ketty, yang belum dilakukan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim adalah Laporan Tahunan Akses Informasi atau Laporan Tahunan PPID. “Untuk PPID Award tahun ini, kami juga menilai Laporan Tahunan PPID,” jelasnya menutup pertuan itu. (RH)

 

Penumpang Gelap UU KIP *

0

Dahulu kala, istilah penumpang gelap disematkan kepada para penumpang angkutan umum—utamanya kereta api—yang tidak memiliki tiket tapi nekad naik kereta dan melenggang sampai kota tujuan. Tanpa merogoh kocek, mereka bisa melakukan perjalanan. Tapi kadang-kadang, mereka tak sepenuhnya tak membayar. Di atas gerbong, ada yang membayar sekadarnya kepada kondektur tanpa tiket, dan lalu aman menikmati perjalanan. Si penumpang aman-nyaman dan si kondektur, yang sering dijuluki “tukang catut” itu, dapat pemasukan.

Pada awal-awal era Reformasi, istilah ini populer kembali di ranah politik. Ada istilah Penumpang Gelap Reformasi. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di era Orba dulunya status quo atau pro-status quo dan antireformasi, tapi dapat posisi penting di era Reformasi. Sementara banyak pejuang Reformasi yang “berdarah-darah” gigit jari. Ada yang menyebut mereka sebagai reformis gadungan.

Setelah lama tak terdengar, belakangan istilah penumpang gelap mencuat kembali. Yakni saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berorasi pada Kongres PDIP di Denpasar, Bali, akhir pekan pertama April lalu. Mereka yang dituding sebagai penumpang gelap pastilah orang-orang yang “tidak berkeringat” saat Pilpres yang memenangkan jagoan PDIP, Jokowi-JK. Atau orang-orang yang memiliki ideologi lain dari PDIP atau (yang diduga) loyalis para rival Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi mereka ikut menikmati kekuasaan Jokowi-JK.

Penumpang gelap memang bisa ada di mana-mana. Juga ada di setiap diterbitkannya suatu kebijakan atau bahkan undang-undang. Di Undang-Undang Pemilu ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Migas atau Minerba, ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Pemda ada penumpang gelapnya. Tak terkecuali di Undang-Undang KIP—yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik—juga ada penumpang gelapnya.

Untuk Undang-Undang KIP (UU KIP), penumpang gelapnya adalah orang-orang yang memanfaatkan—atau tepatnya mengambil untung—dari diterbitkannya UU KIP. Mereka, misalnya, menggunakan UU KIP dan peraturan turunannya, tidak sesuai dengan yang digariskan  undang-undang. Tidak sesuai dengan tujuan seperti disebut dalam Pasal 3 UU KIP. Misalnya menggunakan UU KIP untuk memeras pimpinan Badan Publik secara finansial. Atau untuk mengintimidasi personel Badan Publik dengan berbagai motif selain finansial, seperti motif politik, atau hubungan permusuhan lainnya.

Namun penumpang gelap juga bisa berasal dari dalam lembaga Komisi Informasi (KI) sendiri. Misalnya, Komisioner KI se-Indonesia ditambah pusat, jumlahnya 182 orang. Di antara mereka bisa jadi ada yang motifnya sekadar mengejar jabatan atau gaji. Atau ada yang setelah menjabat tidak berkinerja. Atau setelah menjabat memperlakukan KI hanya sebagai sambilan, sementara di luar mereka memiliki pekerjaan (sambilan atau bahkan utama). Atau ingin mendapat kemudahan pribadi yang tak ada kaitannya dengan kepentingan lembaga. Atau ada personel-personel sekretariat yang bermain-main dengan anggaran lembaga KI. Jika ini memang ada, mereka juga layak dijuluki Penumpang Gelap UU KIP. <>

*) Penulis : Abdulhamid Dipopramono, Ketua KI Pusat

Sumber : http://komisiinformasi.go.id/news/view/penumpang-gelap-uu-kip

tes tabel

0
     
     
     
     
     

Sengketa Zainal Melawan 6 Badan Publik Berakhir Damai

0

Sengketa Informasi antara Pemohon Ach Zainal melawan Termohon 6 Badan Publik Pemkab Pamekasan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, RSUD H Slamet Martodirejo Pamekasan, berakhir damai pada sidang 24 Juni 2015 di Pamekasan.

Dalam sengketa yang ditangani Ketua Majelis Mahbub Junaidi, dan Anggota Majelis Ketty Tri Setyorini dan Isrowi Farida tersebut, para pihak (Pemohon dan Termohon) bersedia melakukan mediasi. Setelah dilakukan mediasi yang dipimpin Isrowi Farida dan Zulaikha selaku Mediator yang akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan Zainal adalah Seluruh program kegiatan TA 2014-2015 yang meliputi : a. DPA Tahun Anggaran 2014; b. Penanggung jawab dari tiap-tiap program kegiatan; c. Titik lokasi program kegiatan; d. Realisasi fisik dan keuangan dari setiap program kegiatan; e. SPJ dari tiap-tiap program kegiatan; dan f. DPA Tahun Anggaran 2015.

Dalam persidangan, terungkap bahwa walaupun pemerintah kabupaten Pamekasan telah memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon, tetapi Pemohon tetap tidak puas atas tanggapan Termohon sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (RH)

Mediasi Sengketa Informasi Purwanto Melawan RSUD Pamekasan Deadlock

0

Sengketa Informasi antara Purwanto melawan RSUD Dr. Slamet Martodirejo Pamekasan mengalami deadlock dalam tahap mediasi pada 25 Juni 2015 di Pamekasan. Mediasi yang dimediatori Mahbub Junaidi dan Isrowi Farida, belum mencapai kesepakatan karena para pihak kokoh pada pendirian masing-masing dan cenderung terbawa emosi.

Sidang sengketa informasi yang ditangani Majelis Zulaikha, Isrowi Farida dan Mahbub Junaidi ini akhirnya dilakukan tahapan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa secara bergantian. Dengan kaukus iki diharapkan penyelesaian sengketa akan lebih cepat. (RH)

Sengketa Suhairi Melawan PPID/Disporabud Pamekasan Berakhir Dimediasi

0

Sidang ajudikasi antara Pemohon Ach Suhairi vs PPID/Disporabud Pamekasan, 24 Juni 2015 di Pamekasan. Sengketa informasi ini terjadi karena permohonan informasi mengenai Laporan Keuangan dan Realisasi serta rencana kebijakan di tahun 2015, tidak dipenuhi oleh Termohon.

Dalam sidang, Termohon yang dihadiri PPID Kab Pamekasan Untung Hidayat, Kadisporabud Mohamad dan Sekdisporabud Loekman Al Hakim, meminta penjelasan mengenai alasan dan tujuan permohonan informasi. Menurut Termohon, selaku Badan Publik sudah melaporkan setiap kegiatan melalui instansi yang berwenang dan juga telah dipublikasi di website.

Sementara, Pemohon menyampaikan tujuannya adalah untuk kontrol agar masyarakat dapat memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Mengenai informasi di website, Pemohon diminta mengakses di BPKA, tetapi informasi yang diminta tidak ada. “Informasi itu menyesatkan,” kata Pemohon.

Majelis Komisioner yang terdiri dari Wahyu Kuncoro sebagai Ketua, Ketty Tri Setyorini dan Mahbub Junaidi masing-masing selaku Anggota Majelis, menawarkan para pihak untuk melakukan mediasi dan disetujui oleh para pihak. Setelah dilakukan mediasi dengan Mediator Ketty dan Mahbub, para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan penandatanganan kesepakatan mediasi. (RH)

KI Jatim Sidang 12 Sengketa di Pamekasan

0

Komisi informasi Provinsi Jawa Timur, menggelar sidang atas 12 sengketa informasi di Kabupaten Pamekasan mulai tanggal 23 sampai 25 Juni 2015. Ketua Komisi Informasi Prov Jatim, Ketty Tri Setyorini menyampaikan bahwa sidang digelar di daerah Pemohon dan Termohon, untuk mengefektifkan persidangan. “Kalau sidang di daerah, akan dapat perhatian Badan Publik. Jadi yang hadir bisa PPID atau Atasan PPID-nya. Tidak diwakilkan,” ungkapnya.   

Hari ini diagendakan 4 persidangan yaitu LSM Praksi melawan PT PLN Area Kab Pamekasan, LSM PRAKSI melawan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan, H. I’Am Holil melawan Bapemas & Pemdes Pamekasan, dan H. I’Am Holil melawan Dinas Pertanian Pamekasan.

Hari kedua, 24 Juni 2015 besok, akan menyidangkan 4 sengketa yaitu antara MCW (Madura) melawan CV. Putra Saudara Sampang, Ach. Suhairi melawan Dishubkominfo Pamekasan, Ach Zainal WS melawan Dishubkominfo/Dinas Peternakan, Dinkes, Dishutbun Kab Pamekasan, dan Ach Zainal WS melawan Dishubkominfo/Pertanian, Ketahanan Pangan Kab Pameakasan.

Hari ketiga, 25 Juni 2015, diagendakan 4 persidangan yaitu Purwanto Dwi Saputra melawan RSUD Dr. Slamet Martodirjo Kab Pamekasan, H. I’Am Holil melawan RSUD Dr. Slamet Martodirjo Kab Pamekasan, Abd. Rahem Burhanuddin, dan Abd, Rahem melawan PU Cipta Karya Kab Pamekasan. (RH)

       

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts