Home Blog Page 3

Jaringan Kawal Jatim Dua Kali Tak Hadiri Panggilan Sidang

0

Surabaya – Sidang penyelesaian sengketa informasi antara Jaringan Kawal Jatim (Pemohon) dengan Dinas PU Bina Marga Prov Jatim (Termohon) pada agenda pembuktian berlangsung cepat.
Ini dikarenakan Pemohon tidak menghadiri panggilan sidang.

“Pada sidang ini dilayar virtual, tampaknya Pemohon tidak hadir. Menurut perhitungan Majelis ini sudah yang kedua kalinya,” kata Ketua Majelis Edi Purwanto, saat memimpin sidang virtual, Rabu (29/12).
“Sebelum menutup sidang, apakah Termohon mau menyampaikan sesuatu?,” lanjutnya.

Karena tidak ada tambahan dari Termohon serta Pemohon tidak hadir pada sidang, Edi pun menutup sidang.
“Kami akan menjadwalkan kembali karena pada hari ini Pemohon tidak hadir, kelanjutannya seperti apa (Pemohon tidak hadir dua kali),” tutupnya.

Diketahui informasi yang dimohon Jaka Jatim adalah terkait dana hibah yang dikelola Termohon tahun anggaran 2016.(ris)

Sengketa Informasi Nur Faisal dengan Diskominfo Kab Pamekasan Berakhir Mediasi

0

Surabaya – Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Jatim antara Nur Faisal (Pemohon) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan (Termohon) berakhir mediasi.
Dalam hal ini, Termohon siap memberikan informasi yang diinginkan oleh pemohon.

Ketua Majelis Elis Yusniyawati, saat memimpin sidang virtual, Selasa (28/12) mengatakan, jika informasi yang diinginkan sifatnya tidak dikecualikan dan dikuasai Termohon, Majelis akan memfasilitasi mediasi antara Pemohon dan Termohon.
“Kami akan berikan ruang mediasi, nanti akan dimoderatori salah satu Majelis,” ujarnya.

Sementara itu, dalam mediasi yang dimoderatori A Nur Aminuddin, kedua pihak menyepakati kalau informasi siap diberikan Termohon, sementara Pemohon siap menerimanya.

“Tadi sudah disepakati kalau Termohon siap memberikan informasi yang diinginkan oleh Pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan penetapan mediasi dibacakan,” terangnya.

Teknisnya, kata Aminuddin, surat kesepakatan ini nantinya akan dikirim Panitera KI Jatim kepada Termohon dan Pemohon untuk ditandatangani. Kemudian surat dikirimkan kembali ke KI Jatim untuk dibuatkan putusan.

Sengketa informasi bermula ketika Nur Faisal melakukan permohonan informasi kepada Termohon berupa dokumen data alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Hasil Bagi Cukai Tembakau (DHBCHT) Tahun Anggaran 2021. (ris)

Dua Kali Tak Hadir, Permohonan Sengketa Informasi Lasbandra Digugurkan

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim menyatakan jika Pemohon tidak hadir dua kali dalam persidangan dipastikan permohonan sengketa informasi digugurkan.
Hal ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomer 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pasal 30.

Terungkap pada sidang penyelesaian sengketa informasi Lasbandra (Pemohon) yang tidak hadir dua kali selama persidangan tanpa keterangan yang jelas.

“Dua kali Pemohon tidak hadir, saya kira sesuai PerKI akan digugurkan sengketa informasi. Meski begitu, kita akan musyawarahkan dengan Majelis lainnnya,” ujar Ketua Majelis A Nur Aminuddin, saat memimpin sidang virtual, Kamis (23/12).

Mengutip keterangan Panitera Pengganti, Pemohon tidak ada respon dan tidak ada pemberitahuan atas ketidakhadiran sampai dengan sidang digelar.

Meskipun pada sidang kali ini dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang (Termohon), sidang tidak dilanjutkan.

Diketahui sebelumnya Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa dokumen kontrak atas pekerjaan pemasangan atap kanopi parkir di Kantor Workshop Termohon.(ris)

Dua Kali Tak Hadir, Sengketa Permohonan Informasi Heri Krisnawan Gugur

0

Surabaya – Sidang agenda pemeriksaan lanjutan antara Heri Krisnawan (Pemohon) dengan Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya (Termohon) berlangsung cepat.
Sebab, Pemohon pada sidang kali ini juga tidak hadir, dengan tidak hadirnya sidang yang kedua ini dipastikan permohonan sengketa informasi di KI Jatim akan gugur.

Ketua Majelis Imaddoedin, saat memimpin sidang virtual, Rabu (22/12) mengatakan, permohonan dapat digugurkan karena ketidakhadiran pemohon dua kali.

Seperti tercantum dalam Pasal 30 dan 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Permohonan penyelesaian sengketa gugur apabila Pemohon tidak hadir dua kali tanpa memberikan keterangan yang jelas.

Meski begitu, kata Imaddoedin, kepada Termohon apabila sudah saling kenal dengan Pemohon ada baiknya mengkomunikasikan lagi.
“Kalau Termohon kenal Pemohon bisa dikomunikasikan. Karena ini bagian dari pelayanan publik,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua KI Prov Jatim. (ris)

Majelis Sidang KI Jatim Anggap Isi Uji Konsekuensi Pemdes Jambean Tak Lengkap

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim menganggap isi uji konsekuensi Pemerintah Desa (Pemdes) Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Termohon) dinilai kurang lengkap.
Artinya, Majelis belum menerima poin utama dampak kepada masyarakat jika informasi dibuka.

“Dampak kongkritnya seperti apa? Jika berdampak bagi masyarakat secara umum apa? Menurut Majelis jawaban (uji konsekuensi) ini belum lengkap,” ujar Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Rabu (22/12).

Sambil memberikan edukasi kepada Termohon dan Pemohon, Herma memberikan contoh isi uji konsekuensi. Seperti jika TNI memiliki lokasi senjata tentunya tidak boleh diinfokan karena berdampak bagi negara atau negara lain akan mudah menyerang kalau mengetahui lokasi senjata itu.

“Apabila kwitansi (informasi yang diinginkan Pemohon) dibuka dapat membuat kegaduhan desa. Kegaduhannya seperti apa?,” tanya Herma kepada Pemohon.
Sayangnya kuasa hukum Termohon tidak bisa menyebutkan contohnya.

Karena sidang ini sudah berjalan ke lima kalinya, maka Majelis tetap menerima hasil uji konsekuensi Termohon.
Untuk menyingkat waktu karena sidang ini cukup lama maka Majelis meminta kepada Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon membuat daftar bukti yang sudah dileges.

Begitu juga kepada Termohon membuat daftar 12 poin yang mana informasi dikuasai, mana yang diberikan, dan dikecualikan.
“Semua bukti harus dileges, tampaknya akan ada sidang lagi. Kami mohon satu hari sebelum sidang digelar, semua bukti sudah dileges diserahkan ke panitera,” jelasnya. (ris)

Pemohon Sudah Penuhi Syarat, Majelis Persoalkan Surat Kuasa Pemilik Sertifikat

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim mengaku heran terhadap kebijakan Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kabupaten) Sidoarjo (Termohon).
Hal ini dikarenakan syarat sudah terpenuhi Suyitno (Pemohon), namun masih ada syarat lain yang harus dilengkapi lagi jika ingin mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT).

“Saya tadi sempat mendengar jika syaratnya sudah terselesaikan. Maksudnya terselesaikan ini apa yaa?, “tanya anggota Majelis Imaddoedin, pada sidang virtual, Selasa (21/12).

Senada dikatakan Ketua Majelis, A Nur Aminuddin bahwa adakah dasar atau landasan hukum jika perlu ada syarat surat kuasa dari pemilik sertifikat.
Karena Termohon tadi menyebutkan sebenarnya syarat Pemohon sudah terselesaikan.

Mendapat pertanyaan Majelis, Termohon menjawabnya memang sudah terselesaikan, tapi ada satu syarat harus ada surat kuasa.
Sayangnya, pihak Termohon tidak bisa menjawab secara pasti menjawab dasar hukumnya.

“Kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan, bapak Majelis,” ujarnya.

Karena tidak bisa memutuskan ataupun menjawab dari pertanyaan Majelis, maka sidang dengan agenda pembuktian ini ditunda.

Diketahui dari sidang sebelumnya, Suyitno memohon informasi berupa Informasi, Keterangan, Secara Tertulis atas Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang pernah Pemohon mohonkan. (ris)

Hanya Perintah Lisan Hadiri Sidang, Majelis Tegur Termohon Segera Buat Surat Kuasa

0

Surabaya – Majelis Komisioner menegur Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto (Termohon) yang hadir pada sidang sengketa informasi dengan Puji Samtoyo (Pemohon). Alasannya, karena tidak dibekali surat tugas maupun surat kuasa dari Atasan PPID.

Maka dari itu Majelis meminta kepada Termohon yang hadir di sidang pemeriksaan awal ini segera melampirkan surat kuasa ketika ikut dalam persidangan selanjutnya.

“Legal standing harus ada surat kuasa, sementara yang hadir di sidang ini belum mengantongi surat kuasa. Termohon dalam hal ini Kadis atasan PPID diwakilkan harus ada kuasa, harus dilengkapi, jadi legal standing belum bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua Majelis A Nur Aminuddin, saat memimpin sidang virtual, Rabu (8/12).
Maka dari itu sidang ditunda, nanti ada penjadwalkan kembali dari panitera, lanjut Komisioner yang membidangi penyelesaian sengketa informasi ini.

Sementara itu, Diskominfo Kab Mojokerto (Termohon) mengaku bahwa kehadirannya pada sidang sengketa informasi ini didasarkan atas perintah secara lisan dari pimpinan untuk menghadiri sidang virtual ini.
“Terus terang bapak Majelis, kami hadir sidang ini atas perintah secara lisan dari pimpinan. Nantinya, kami akan membuat surat kuasa,” ujarnya.

Karena tidak dilengkapi surat kuasa, Puji Samtoyo (Pemohon) mengatakan, sidang untuk saat ini dikategorikan Termohon tidak hadir.
“Sidang hari ini Termohon tidak ada,” pungkasnya.

Menurut informasi petugas kepaniteraan, Puji mengajukan permohonan informasi berupa salinan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur tentang RPJMD dan RKPD ke Termohon.(ris)

Surat Pernyataan Dicabut, Majelis Minta Dinsos Tulungagung Buat Uji Konsekuensi

0

Surabaya – Majelis meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung untuk segera membuat surat uji konsekuensi. Didasarkan pada informasi yang dimohonkan oleh Sugeng Sutrisno (Pemohon) dinyatakan bersifat dikecualikan.

Maka dari itu surat pernyataan yang diserahkan Termohon sebelumnya dicabut atau dibatalkan. Surat pernyataan tersebut berisikan informasi yang dimohon Sugeng tidak dikuasai Dinsos.

“Surat Pernyataan sebelumnya tadi dicabut oleh Termohon, sidang berikutnya, Termohon membuat uji konsekuensi, ” ujar Ketua Majelis A Nur Aminuddin saat ditemui usai memimpin sidang virtual, Selasa (7/12).

Hal ini karena ternyata dalam sidang terungkap informasi yang diinginkan merupakan informasi yang dikecualikan (informasi hanya orang tertentu saja).

Aminuddin mengatakan, akan ada sidang lanjutan sambil menunggu uji konsekuensi dari Dinsos Tulungagung.
“Nanti ada sidang berikutnya, Panitera akan menjadwalkannya. Termohon nanti bisa berkoordinasi dengan Panitera bagaimana membuat uji konsekuensinya,” terangnya.

Sementara itu, Dewi Kuasa dari Dinas Sosial mengatakan, pihaknya akan segera membuat uji konsekuensi jika informasi yang dimohonkan bersifat dikecualikan.
Informasi yang dimohon Sugeng adalah data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Wilayah Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

“Sbenarnya kami memiliki data, cuman data ini tidak boleh diberikan ke sembarang orang,” pungkasnya. (ris)

Termohon Tak Hadir, Majelis Tunda Sidang Pemkot Surabaya

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim terpaksa menunda sidang antara Aan Ainur Rofik (Pemohon) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya (Termohon).
Ditundanya sidang Ini dikarenakan termohon tidak hadir.

“Tadi Panitera menjelaskan ketidakhadiran pada sidang ini kuasa Termohon baru menerima disposisi. Kami menunggu kehadiran Termohon pada sidang berikutnya, daripada sidang di ulang,” ujar Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Selasa (7/12).

Dia menjelaskan, ketika Termohon tidak hadir dua kali dalam persidangan tanpa keterangan yang jelas maka Majelis akan melakukan musyawarah dengan Majelis lainnya untuk menentukan putusan.
“Namun, pada sidang ini Termohon sudah memberikan keterangan yang jelas, maka sidang tetap dilanjutkan,” terangnya.

Sementara itu, Aan Ainur Rofik (Pemohon) dikuasakan kepada Mansur, Hasan Sodikin, Taufik Hidayat mengatakan, tujuan mengajukan informasi kepada Pemkot untuk mengetahui ijin pembangunan Trans Icon di wilayah.

“Sejak adanya pembangunanTrans icon, ada kegiatan mobil besar, maka itu kami mengajukan informasi perijinan, namun hanya diberi nomer saja oleh Pemkot Surabaya,” ujarnya. (ris)

Usulan Majelis Buat Surat Pernyataan Ke Pemohon Ditolak Pemkot Surabaya

0

Surabaya – Usulan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim agar Pemerintah Kota Surabaya (Termohon) membuat surat pernyataan bahwa informasi tidak dalam penguasaan khusus ditujukan kepada Tugimin (Pemohon) ditolak.
Termohon menilai surat pernyataan yang sebelumnya dibuat dan ditujukan kepada Majelis dinilai sudah cukup.

“Berarti Termohon tidak bersedia membuat surat pernyataan.Itu akan menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam membuat putusan,” tegas Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Kamis (2/12).

Herma menjelaskan, keinginan Majelis meminta kepada Termohon agar membuat surat penyataan bertujuan supaya Pemohon mengetahui ada dimana informasi yang diinginkan Pemohon.
“Majelis akan mempertimbangkan pernyataan dari Pemohon dan T/ermohon,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum Termohon Novi menuturkan, sebenarnya surat pernyataan yang sudah dikirimkan dan ditujukan kepada KI dinilai sudah cukup. “Saya kira sudah cukup majelis (surat pernyataan itu,red), “ ujarnya.

Sekedar diketahui, informasi yang diinginkan Pemohon adalah salinan surat penguasaan tanah berupa surat keputusan Menteri dalam permohonan hak adalah status tanah kotapraja atau kabupaten.
Sementara Termohon beranggapan salinan berupa surat keputusan Menteri bukan produk Pemkot Surabaya sehingga dinilai informasi yang diinginkan tidak dalam penguasaan. (ris)

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts