Home Blog Page 2

Informasi Tak Dikuasai, Majelis Siap Putuskan Sengketa Informasi Tugimin dengan Pemkot Surabaya

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim akan memusyawarahkan untuk mengambil keputusan pada sidang antara Tugimin (Pemohon) dengan Pemrintah Kota (Pemkot) Surabaya (Termohon).
Ini dikarenakan, Termohon membuat surat pernyataan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan.

Ketua Majelis KI Jatim Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Rabu (19/1) mengatakan, mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Pemkot Surabaya serta sudah dileges maka agenda sidang selanjutnya kemungkinan putusan.

“Kami akan segera memusyawarahkan dengan anggota majelis lainnya untuk membuat putusan agar sengketa ini cepat selesai,” tegasnya.

Sementara Saleh kuasa dari Pemohon meminta kepada Majelis terkait salinan surat pernyataan tidak menguasai informasi.
“Apakah kami bisa mendapatkan salinannya (Surat Pernyataan dari Termohon,red) Majelis,” tanyanya.

Herma menjawabnya, bisa ke mohonkan KI Jatim, tentunya melalui ke panitera.

Diketahui, Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa Salinan Surat Penguasaan Tanah berupa Surat Keputusan Menteri yang digunakan dalam Permohonan Hak.(ris)

Beri Waktu Kantah Jombang Cari Informasi, Majelis Tunda Sidang

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim terpaksa menunda sidang antara Budi Santoso (Pemohon) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Termohon).
Ini dikarenakan kuasa Termohon belum mengetahui revisi permohonan informasi sehingga belum sempat menyiapkan data pada persidangan agenda pembuktian, Selasa (18/1).

Dikutip dari pernyataan Ketua Majelis Imadoeddin, saat memimpin sidang virtual, Selasa (18/1), mengingat Termohon belum sempat menyiapkan bahan informasinya maka Majelis akan memberikan waktu.
Selain itu, Majelis meminta Termohon membuat surat pernyataan jika ada informasi yang tidak dalam penguasaanya.
“Majelis memberikan waktu (Termohon,red). Selain itu, Majelis minta Termohon membuat surat pernyataan,” ujarnya.

Sementara itu, Tamik Slamet Ariyadi Kuasa Termohon menjelaskan, dari empat permohonan informasi, untuk informasi pertama bukan dalam penguasaan kantor pertanahan jombang melainkan pemerintah desa setempat.
“Tidak dalam penguasaan, tapi ada di desa. Untuk permohonan informasi lainnya, kami akan mencarinya karena baru mengetahui mengenai revisi permohonan informasi pemohon,” paparnya.

Budi Santoso Pemohon mengatakan, perubahan revisi permohonan informasi sudah diberikan ke Kantor Pertanahan Jombang, sayangnya dirinya tidak menerima tanda terima.(ris)

Dinas KB P2 dan PA Gresik Diminta Serahkan Surat Pernyataan dan Uji Konsekuensi

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim meminta kepada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Abak (DKBP2PA) Kabupaten Gresik (Termohon) untuk segera membuat surat pernyataan dan uji konsekuensi.
Ini dilakukan, karena Termohon tidak menguasai informasi serta ada informasi yang bersifat dikecualikan.

“Pada sidang selanjutnya, akan diperiksa uji konsekuensi karena informasi bersifat dikecualikan (rahasia,-) dan surat pernyataan karena informasinya tidak dalam penguasaan,” ujar Ketua Majelis Imadoeddin, saat memimpin sidang virtual, Selasa (18/1).
Selain itu, disidang selanjutnya, Termohon segera membuat surat kuasa.

Dia menjelaskan, untuk informasi yang sifatnya dikecualikan, Termohon membuat uji konsekuensi yang menyebutkan dasar pengecualian terhadap informasi yang diinginkan. Secara teknis (membuat uji konsekuensi,-red) bisa konsultasi dengan panitera,” imbaunya.

Sementara itu, Ningsih Kuasa Termohon mengakui untuk surat kuasa belum sempat dibuatkan.
“Surat (sidang KI Jatim,red) ini baru disposisi ke kami, jadi belum sempat dibuatkan surat kuasa. Untuk sidang selanjutnya, siap membuat surat kuasa,” ujarnya.

Mengenai permohonan informasi, katanya, pihaknya menguasai dalam pembuatan laporan namun bersifat laporan pendampingan psikis korban anak. Meski begitu, informasi ini bersifat rahasia.
Sedangkan permohonan informasi selanjutnya, itu bukan dalam penguasaan.

“Ada dalam penguasaan (laporan pendampingan psikis korban), tapi informasi bersifat rahasia atau dikecualikan. Sedangkan permohonan informasi nomer perkara tidak dalam penguasaan, namun dalam penguasaan Pengadilan Negeri. Kami akan buat surat pernyataan tertulis dan uji konsekuensi,” paparnya.

Sekedar diketahui informasi yang diinginkan Moh Nurul Ali yakni Salinan Hasil laporan penanganan perkara terhadap korban anak terhadap P2T dan Nomer perkara yang didampingi oleh P2T. (ris)

Sidang Sengketa Informasi Nur Faisal dengan Diskominfo Kab Pamekasan Berakhir Mediasi

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim menyatakan sidang sengketa antara Nur Faisal (Pemohon) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan berakhir dengan menggunakan jalur mediasi.
Artinya, Termohon memenuhi keinginan permohonan informasi Pemohon.

“Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan mediasi,” tegas Ketua Majelis Elis Yusniyawati pada sidang virtual, Kamis (13/1).

Elis menjelaskan, para pihak bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi dengan mengadakan kesepakatan. Yakni, Termohon bersedia untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak Putusan Penetapan Mediasi dibacakan oleh Ketua Majelis. Informasi publik yang dimohonkan adalah data pengalokasian dana dan rincian item program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021 yang diterima Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya, Termohon akan mengirimkan data pemenuhan informasi kepada Pemohon.

Putusan Mediasi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis (13/1) oleh Majelis Komisioner yaitu Elis Yusniyawati selaku Ketua merangkap anggota, A. Nur Aminuddin dan Edi Purwanto masing-masing sebagai anggota, dengan didamping oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)

Batas Waktu Pengajuan Tak Terpenuhi, Majelis Sidang KI Jatim Tolak PSI Sawung

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim menolak permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Sawung Aries Prabowo (Pemohon) terhadap Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek (Termohon).
Ini dikarenakan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi.

Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti pada persidangan virtual, Kamis (13/1) mengatakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 menyatakan Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan. Dalam hal ini pengajuan sengketa Pemohon kadaluarsa.

Herma mengatakan, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon dalam memberikan tanggapan tertulis. Yaitu maksimal pada tanggal 28 September 2021.
Tetapi Pemohon baru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui formulir yang bertanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Desember 2021.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Herma Retno Prabayanti selaku Ketua merangkap Anggota, Elis Yusniyawati dan A. Nur Aminuddin masing-masing sebagai Anggota. Diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Majelis Komisioner dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)

Majelis Sidang KI Jatim Minta Bukti Tambahan Dua Pihak Dibuatkan Bentuk Alur dan skema

0

Surabaya – Sidang sengketa antara Mulyadi (Pemohon) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi (Termohon) masih menyisahkan waktu cukup panjang. Hal ini karena dalam sidang agenda pembuktian, Rabu (12/1), Majelis masih memerlukan waktu sidang lagi dengan agenda pembuktian terakhir.

“Nanti akan ada sidang pembuktian terakhir, maka dari itu Majelis meminta kepada kedua pihak yakni Termohon dan Pemohon secepatnya membuat bukti tambahan dalam bentuk alur dan skema. Itu dilakukan untuk memudahkan Majelis,” ujar Ketua Majelis Imadoeddin, usai memimpin sidang virtual, Rabu (12/1).

Dia menuturkan sidang berikutnya nantinya akan dijadwalkan oleh Panitera.
“Nanti masih ada sidang pembuktian terakhir, karena sidang selanjutnya putusan,” terangnya.

Dikutip disela-sela sidang pembuktian, Majelis mempertanyakan kepada Termohon terkait surat penyataan tidak menguasai informasi.
Namun tidak disebutkan lembaga atau badan publik mana yang menguasai informasi.

“Di surat pernyataan tidak menyebutkan tidak tahu (badan publik yang menguasai informasi,red) dan tidak dalam penguasaan Termohon,” tanyanya.

Kuasa hukum BPN Kab Banyuwangi (Termohon), Amirul Mukmin dan Mujiono mengaku informasi tidak dalam penguasaan Termohon. “Kami tidak tahu (badan publik yang menguasai informasi,red),” jawabnya.
Sementara itu, Hisyam (kuasa hukum Pemohon) menyepakati jika Termohon tidak mengusai informasi yang diinginkannya.
Sedangkan informasi yang dimohon Pemohon adalah salinan dokumen Hak Guna Usaha Perkebunan dan ijin usaha perkebunan PT. Bumi Sari yang berada di Kabupaten Banyuwangi.(ris)

KI Sumenep Menjadi Termohon, Majelis Akan Terbitkan Putusan Sela

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim akan menerbitkan putusan sela pada sengketa informasi antara Moh Sidiq (Pemohon) dengan Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep (Termohon).
Alasannya, sengketa informasi dengan KI Sumenep sebaiknya diselesaikan di lembaga KI yang paling dekat yakni KI Bangkalan.

“Kami memiliki kewenangan relatif adalah kewenangan yang berhubungan dengan lokasi badan publik. Kalau yang bersengketa KI maka pada pasal 8 ayat 1 Perki 1 2013,” ujarnya Ketua Majelis Edi Puwanto, saat memimpin sidang virtual, Rabu (12/1).
Karena yang bersengketa KI Sumenep maka silahkan mengecek apakah ada Komisi Informasi yang paling dekat dengan Sumenep, katanya.
Kalau ada maka sengketa ini harus diregister permohonan sengketa informasi ini di daftarkan pada Komisi Informasi yang terdekat, jelasnya lebih lanjut.

Kalaupun tidak ada yang terdekat Kabupaten Sumenep, kata Edi, maka bisa mencari yang paling dekat.
“Karena menurut Majelis ada Komisi Informasi yang paling dekat dengan Kab Sumenep maka kami tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan terkait permohonan penyelesaian informasi yang bapak ajukan,” paparnya.

Sementara itu, Moh Sidiq (Pemohon) memahami penjelasan Majelis terkait dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 Perki 2013 tersebut.

Sengketa berawal dari tidak ditanggapinya permohonan informasi Sidiq terkait dokumen anggaran dan laporan lengkap KI Sumenep mulai tahun 2016 sampai dengan 2021. (ris)

Majelis Minta Maisun dan Kades Balongbendo Buat Kesimpulan dan Bukti Sudah Dileges

0

Surabaya – Majelis Komisioner KI Jatim meminta kepada Dra Maisun SH MH (Pemohon) dan Kepala Desa Balongbendo Kab Sidoarjo (Termohon) agar membuat kesimpulan dan daftar bukti dilengkapi dengan ledges.

Permintaan ini disampaikan Ketua Majelis Elis Yusniyawati pada sidang agenda pemeriksaan lanjutan (pembuktian).
Elis saat memimpin virtual, Selasa (11/1) mengatakan, bukti-bukti yang dilampirkan yang sudah dikirimkan ke KI Jatim ternyata masih belum dileges. Karena itu, Majelis meminta kepada Termohon dan Pemohon segera membuat kesimpulan dan daftar bukti. Serta masing-masing bukti harus sudah dileges.

“Kami berharap, Pemohon dan Termohon membuat kesimpulan agar menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis. Kepada Termohon membuat Surat pernyataan tidak menguasai,” tegas Elis.
Semua bukti harus dileges, jadi jika tidak dileges belum bisa dijadikan alat bukti ditujukan kepada Termohon, lanjutnya.

Kepala Desa Balongbendo Sidoarjo, Sumanto mengatakan siap melengkapi dan meleges bukti – bukti.

Dikutip dari sidang sebelumnya, obyek yang disengketakan adalah Riwayat Tanah yang terletak di Desa Balongbendo.(ris)

Dianggap Bukan Sengketa Informasi, Majelis Berharap Sawung Tarik Gugatannya

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim menganggap permohonan informasi oleh Sawung Aris Prabowo (Pemohon) terhadap Kelurahan Sisir Kota Batu (Termohon) bukan kategori sengketa informasi.
Namun, lebih mengarah ketidakpuasan pada pelayanan publik di Kelurahan tersebut.

Ketua Majelis A Nur Aminuddin, saat memimpin sidang virtual, Selasa (11/1). Berdasarkan keterangan dari Termohon, Lurah Sisir, bahwa informasi yang diinginkan oleh Pemohon dapat diberikan apabila memenuhi syarat.
Seperti melampirkan surat keterangan dari RT dan RW.

“Jadi kalau ada syarat terpenuhi, maka informasi bisa diberikan,” ujarnya.
Senada diungkapkan oleh Anggota Majelis Imaddoedin bahwa kalau Pemohon mengacu kepada surat ahli waris untuk dapat memperoleh surat keterangan kematian, bagi Termohon itu tidak memenuhi syarat.

“Saya kira surat ahli waris yang diperlihatkan pada persidangan ini, Majelis menilai itu hanya bersifat kemanusiaan,” tuturnya.

Maka dari itu, kata Majelis, unsur informasi yang disengketakan pada sidang ini sangat lemah. Karena Termohon mau memberikan informasi dengan beberapa syarat.
Jika Pemohon beranggapan informasi ini dipersulit Termohon maka itu masuk ke dalam ranah pelayanan publik.

Sebagai informasi, informasi yang dimohon Pemohon adalah surat kematian. (ris)

Majelis Anggap Sengketa Informasi Sawong Aries Terhadap Kelurahan Kelutan Trenggalek Kadaluarsa

0

Surabaya – Sidang penyelesaian sengketa informasi antara Sawong Aries Prabowo (Pemohon) dengan Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek (Termohon) berlangsung cepat. Sebab, Majelis menganggap permohonan penyelesaian sengketa informasi Sawong kadarluarsa.

Ketua Majelis Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Kamis (30/12) mengatakan, berdasarkan keterangan dari Panitera, Termohon tidak hadir. Meski begitu, sidang tetap dilanjutkan.
Akan tetapi, pada agenda sidang pemeriksaan awal tersebut Majelis menilai jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa ke KI Jatim melebihi batas waktu.

“Saran kami mengajukan permohonan informasi lagi, dan jangan sampai terlambat lagi,” imbaunya.

Selain itu, Herma memberikan pesan sebagai bahan edukasi kepada Pemohon agar pengajuan permohonan informasi ditujukan kepada PPID Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek. Selanjutnya, untuk keberatannya ditujukan ke Atasan PPID jika tidak ada tanggapan,” paparnya.
Ini karena sebelumnya, Sawong mengajukan permohonan informasi berikut dengan keberatannya langsung kepada Lurah Kelutan.
Informasi yang dimohon adalah salinan petok atas objek tanah yang terletak di Desa Kelutan Kec. Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, Pemohon mengatakan, dirinya akan mengajukan lagi permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (ris)

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts