Home Blog

PSI Dicabut, Yolies Diminta Buat Surat Pernyataan Pencabutan

0

Surabaya – Sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi (KI) Prov Jatim siang tadi kembali berlangsung cepat.
Ini dikarenakan Pemerintah Desa (Pemdes) Samiran Kabupaten Pamekasan (Termohon) bersedia dan memenuhi permintaan informasi dari Yolies Yongky Nata (Pemohon).


Ketua Majelis Edi Purwanto saat memimpin sidang virtual, Kamis (25/11) mengatakan, jika memang informasi yang diinginkan Pemohon sudah diperoleh maka Majelis bisa membuat penetapan.
Namun terlebih dahulu pemohon harus membuat surat pernyataan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) di KI Prov Jatim.


“Kalau sudah mendapatkan informasinya, tolong segera membuat surat pernyataan pencabutan yang sudah di materai. Supaya kami bisa membuat putusan,” tegas Edi

Sementara itu Yongky Nata (Pemohon) menjelaskan, sebelum sidang ini digelar, dirinya kedatangan tamu Kades Samiran ke rumahnya.
Tujuannya memberikan semua data informasi yang diinginkannya.
Karena itulah, dirinya sudah berniat mencabut sengketa PSI di Komisi Informasi Jatim ini.

“Sudah kami buat dan siap dikirimkan pak Ketua Majelis,” tuturnya.

Diketahui informasi yang dimohon Yolies adalah Salinan Hard Copy (Foto Kopi) atau secara tertulis yang ditandatangani dan di stempel basah atau di leges oleh Kepala Desa terkait SPJ dan ADD Tahun 2018 – 2019. (ris)

Pemohon Cabut PSI, Majelis Minta Segera Buat Surat Pernyataan Pencabutan

0

Surabaya – Sidang penyelesaian sengketa informasi antara LSM Bongkar Indonesia (Pemohon) dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan (Termohon) agenda pemeriksaan awal berakhir cepat.

Ini dikarenakan, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi (KI) Prov Jatim.

“Jika memang Pemohon (LSM Bongkar,red) mengajukan pencabutan PSI maka sebaiknya segera membuat surat pernyataan pencabutan yang sudah bermaterai dan dikirimkan ke panitera,” ujar Ketua Majelis A Nur Aminuddin, saat memimpin sidang virtual, Kamis (25/11).

Sementara itu, Ketua LSM Bongkar Indonesia, Ach Suhairi yang menghadiri sidang virtual mengatakan, pihaknya secepatnya akan membuat surat pernyataan pencabutan PSI ke Komisi Informasi (KI) Prov Jatim.
“Siap bapak Ketua Majelis, kami segera membuat dan mengirimkannya secepatnya,” pungkasnya singkat.

Pada sidang kali ini, A Nur Aminuddin didampingi Edi Purwanto dan Herma Retno Prabayanti. (ris)

Majelis Putuskan Kabulkan Sebagian Permohonan Fathur Rohman

0

Surabaya – Majelis Komisioner KI Prov Jatim memutuskan mengabulkan sebagian permohonan informasi Fathur Rohman (Pemohon) terhadap Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya (Termohon).

“Memutuskan, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian,” tegas Ketua Majelis Edi Purwanto, mengetuk palu tanda putusan sidang penyelesaian sengketa informasi secara virtual, Kamis (1/7).

Putusan berisi informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa penjelasan asal-usul/riwayat (status hukum) atas tanah IPEDA yang berlokasi di Tambak Lumpang wilayah RW. 04 Kelurahan Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, yang saat ini tanah tambak tersebut telah dikuasai/dihuni beberapa warga serta dibangun rumah untuk tempat tinggal, sebagai informasi yang terbuka bagi Pemohon.

Dikutip dari pembacaan putusan saat itu, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat keputusan. Salah satu pertimbangannya adalah Termohon menyatakan informasi terbuka bagi pihak yang berkepentingan.
Dan menimbang keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan bahwa tujuan permohonan informasi adalah meningkatkan status tanah dari petok ke sertifikat, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan atas objek informasi yang dimohonkan

Maka dari itu, Edi menegaskan, Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Demikian putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Edi Purwanto selaku Ketua merangkap Anggota, Imadoeddin dan Herma Retno Prabayanti masing-masing sebagai Anggota. Dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)

Informasi Diberikan, Sengketa Desa Kalipura Mojokerto Dicabut

0

Sidoarjo- Sawong Aries Prabowo (Pemohon) mengirimkan surat pencabutan atas permohonan sengketa informasi dengan Pemerintah Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai Termohon.
Sebelumnya Sawong mengajukan permohonan informasi berupa Fotocopy Girik/Petok/Letter C Nomer berapa dan atau SHM an. KARNADI (alm) yang tercatat di buku Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Atas permohonan penyelesaian sengketa ini, KI Prov Jatim telah menggelar sidang ajudikasi non litigasi dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 23 Juli 2021.

Informasi yang dimohon telah diberikan Termohon, menjadi alasan Sawong mengirimkan surat pencabutan ke KI Prov Jatim.

Ketua Majelis Komisioner, Edi Purwanto, membacakan penetapan pencabutan atas kasus tersebut pada sidang ajudikasi yang digelar secara virtual, Rabu (30/6).

Saat sidang pembacaan tersebut, Edi Purwanto didampingi Imadoeddin dan Herma Prabayanti sebagai Anggota Majelis. (ase)

Belum Buat Uji Konsekuensi, Majelis Tunda Sidang Kantor Pertanahan Kota Batu

0

Surabaya –  Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim menunda kembali sidang antara Kaunang Richard Vaughan Friedrich (Pemohon) dengan Kantor Pertanahan Kota Batu (Termohon).  
Ini dikarenakan pada agenda sidang pembuktian yang digelar siang ini, pihak Terrmohon belum membuat uji konsekuensi dan surat penyataan.

“Sudah dibuatkan uji konsekuensi dan surat penyataan Termohon? Seharusnya jika sebelum sidang dimulai maka bukti uji konsekuensi dan surat penyataan diserahkan ke Panitera,” tegur Ketua Majelis, Imaddoedin, saat memimpin sidang virtual, Rabu (30/6).

Maka dari itu, kata Imaddoedin, untuk sidang berikutnya, Majelis meminta kepada Termohon segera menyerahkan bukti ke Panitera. Bukti dibuatkan daftar dengan disesuaikan urutannya berikut pula dengan penjelasannya. “Semua bukti itu harus sudah dileges,” tegasnya.

Sementara itu, Termohon mengakui kalau uji konsekuensi dan surat penyataan belum dibuat.
“Kami minta waktu Majelis, untuk selanjutnya segera menyiapkan dan meleges bukti-bukti untuk sidang berikutnya,” pungkasnya. (ris)

Permohonan Sengketa Lebihi Batas Waktu, Majelis Pertimbangkan Putusan di Sidang Berikutnya

0

Surabaya – Sidang penyelesaian sengketa informasi antara LSM Bongkar Indonesia (Pemohon) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Sampang (Termohon) pada agenda pemeriksaan awal dimungkinkan selesai dengan cepat. Hal itu dikarenakan, Majelis menilai batas waktu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke KI Prov Jatim telah melebihi 14 hari kerja.

“Batas waktu telah melebihi 14 hari. Maka dari itu Majelis akan menentukan langkah selanjutnya melalui musyawarah, dan jadwal sidang selanjutnya akan diinformasikan melalui kepaniteraan,” ujar Ketua Majelis, Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Rabu (30/6).

Dia menjelaskan sesuai peraturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), jika ada surat tanggapan dari Termohon terhadap permintaan informasi maka Pemohon wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan tersebut.

“Pemohon harus memahami sejak ada surat tanggapan dari Termohon maka 14 hari kerja kedepan permohonan sengketa sudah harus kami terima. Namun untuk permohonan sengketa informasi ini, sudah melebihi 14 hari kerja,” paparnya.

Sementara itu, Ach Suhairi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau sengketa informasi sudah melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan KIP.
Diketahui Pemohon mengajukan permohonan berupa salinan SPK, KAK, Harga Satuan, Dtail, Gambar, RAB dari masing-masing kegiatan lelang dan non lelang baik pekerjaan kontruksi maupun pengadaan barang dan jasa APBD 2018 – 2019 serta Nota Belanja Semua Pekerjaan Swakelola APBD 2018 – 2019. (ris)

Legal Standing Keliru, Majelis Akan Musyawarah Menentukan Agenda Selanjutnya

0

Surabaya – Majelis Komisioner sengketa informasi antara Erna Kustiningsih (Pemohon) dengan Kantor Wilayah BPN Jatim (Termohon) menyatakan akan bermusyawarah untuk menentukan agenda sidang berikutnya.
Ini dilakukan karena Pemohon dinilai keliru legal standing nya.

“Legal standingnya tidak memenuhi sehingga kami akan memusyawarahkan dengan Majelis lainnya untuk menentukan agenda selanjutnya,” ujar Ketua Majelis Komisioner, Edi Purwanto, ditemui usai memimpin sidang virtual, Selasa (29/6).

Sebelumnya, untuk melanjutkan sidang pada agenda pemeriksaan lanjutan, Majelis sempat menanyakan kepada Termohon apakah Termohon keberatan dengan surat permohonan informasi dari Pemohon.

“Termohon apakah keberatan dengan isi surat mengenai tujuan yang dialamatkan ke BPN Jatim?” ujar Edi.

Dengan tegas, Pemohon yang dikuasakan Andri Mahligai menjawabnya keberatan. “Kami keberatan Majelis karena subtansinya ditanyakan kepada Kementrian sehingga dalam hal ini bukan menjadi kewenangan Kanwil BPN Jatim. Melainkan kewenangan dari Pusat,” terangnya.

Diketahui Pemohon mengajukan informasi mengenai dasar hukum kewenangan atas dikeluarkannya SK oleh Menteri Negara Agraria kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tentang Surat Keputusan Hak Pengelolaan.(ris)

Gagal, Majelis Sempat Mediasi Yolies dan Dinkes Pamekasan

0

Surabaya – Sidang virtual sengketa informasi antara Yolies Yongki Nata (Pemohon) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan dimungkinkan akan berlangsung lama. Karena, pada agenda pemeriksaan awal, Majelis sempat menawarkan jalur mediasi kepada kedua pihak namun gagal atau tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

“Jika memang informasi yang dikuasai oleh Termohon bersifat terbuka maka kami menawarkan melalui jalur mediasi. Nantinya akan dimoderatori majelis,” ujar Ketua Majelis, Imaddoedin, mengetuk palu tanda sidang diskors, untuk dilanjutkan pertemuan mediasi, Selasa (29/6).

Saat sidang, Imadoeddin mempertanyakan sifat informasi yang dimohon Pemohon kepada Achmad Syamlan selaku Kuasa Pemohon. Apakah informasi yang dimohon dalam penguasaan dan merupakan informasi terbuka.

“Betul Majelis, informasi mengenai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 untuk beberapa puskesmas di Kabupaten Pamekasan ada dalam penguasan kami,” terang Achmad.
Dan informasi yang dimohon adalah informasi terbuka yang bisa diakses Pemohon, lanjutnya.

Imadoeddin menjelaskan, jika informasi yang dikuasai serta terbuka maka sesuai dengan peraturan, penyelesaian sengketa informasi ditempuh melalui pertemuan mediasi.

Sayangnya pertemuan mediasi yang dipimpin Elis Yusniyawati berakhir gagal. (ris)

Salinan Lembar Soal dan Jawaban Terbuka, Majelis Kabulkan Permohonan Mike

0

Sidoarjo- Majelis Komisioner sengketa antara Mike Haidiyanti (Pemohon) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember (LP2KM Unej) sebagai Termohon menjatuhkan putusan terbuka atas informasi yang dimohon Mike.

Putusan terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon diucapkan Ketua Majelis, Imadoeddin, dalam sidang yang digelar secara virtual, Kamis (24/6), di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan informasi terbuka adalah Termohon tidak dapat mendeskripsikan dengan baik alasan pengecualian sebagaimana tercantum dalam lembar uji konsekuensi.
Majelis berpendapat terdapat inkonsistensi antara alasan pengecualian dan keterangan Termohon. Satu sisi menyatakan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah informasi yang dikecualikan, namun di sisi yang lain menyatakan bahwa informasi kalau hanya dilihat boleh saja.

Terhadap putusan ini, Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan lembar jawaban dan memperlihatkan lembar soal kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Diketahui pada persidangan sebelumnya, Pemohon mengajukan permohonan berupa salinan lembar soal dan lembar jawaban test tulis yang telah Pemohon kerjakan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang diselenggarakan pada tahun 2019. (ase)

DPA Terbuka, Diskominfo Gresik Selesaikan Sengketa Lewat Mediasi

0

Sidoarjo- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik menyatakan Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) sebagai informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Hal ini dikatakan Budi Raharjo selaku Kepala Diskominfo dalam sidang ajudikasi non litigasi yang digelar KI Prov Jatim secara virtual, Kamis (24/6).

Sebelumnya Avicenna for Good Government dan Public Policy mengajukan permohonan informasi kepada Diskominfo Kabupaten Gresik berupa DPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Ketua Majelis, A Nur Aminuddin, mengatakan sesuai dengan prosedur peraturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), apabila informasi yang dimohon bersifat terbuka, maka penyelesaian sengketa informasi lewat jalur pertemuan mediasi.

“Sesuai dengan peraturan KIP, jika Termohon menyatakan informasi terbuka maka kita akan selesaikan lewat jalur mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin oleh Mediator KI Prov Jatim,” terang pria yang juga menjabat sebagai Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi ini, ditemui usai sidang virtual. (ase)

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts