Home Blog

Permohonan Dicabut, Majelis Komisioner KI Jatim Kabulkan Permohonan Sawong Aris Prabowo

0

Surabaya – Permohonan Informasi dengan Nomor Register 031/V/KI-Prov. Jatim-PS/2021 secara resmi dicabut oleh Sawong Aris Prabowo selaku Pemohon terhadap Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu selaku Termohon. Dengan adanya permintaan itu, Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim mengabulkannya.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara Nomor Register: 031/V/KI-Prov. Jatim-PS/,” tegas Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, A Nur Aminuddin, saat mengetok palu diputuskan dalam sidang melalui virtual, Kamis (12/5).

Selain itu, Aminuddin memerintahkan kepada Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk mencoret permohonan dari register sengketa. “Pemohon tidak dapat mengajukan lagi permohonan penyelesaian sengketa informasi atas informasi yang telah dimohonkan dalam sengketa a quo kepada Termohon,” tegasnya.

Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh A. Nur Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Edi Purwanto dan Imadoeddin masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris/tm)

Batas Waktu Pengajuaan Tak Terpenuhi, Majelis Komisioner Tolak Permohonan Informasi Dari Perkumpulan Malang Corruption Watch

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim memutuskan menolak permohonan informasi Perkumpulan Malang Corruption Watch selaku Pemohon terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Batu selaku Termohon. Hal ini dikarenakan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon tidak terpenuhi.

“Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon tidak terpenuhi. Memutuskan, menolak permohonan Pemohon,” tegas Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, Edi Purwanto, saat mengetok palu tanda diputuskan pada persidangan secara virtual, Kamis (12/5).

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

“Majelis berpendapat bahwa cukup menjadi alasan bagi Majelis untuk menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon,” terangnya.

Putusan ini dilakukan melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Edi Purwanto selaku Ketua merangkap Anggota, Imadoeddin dan Herma Retno Prabayanti masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris/tm)

Pemohon Minta Waktu, Majelis Tunda Sidang Hingga Bukti Dileges dan Lengkap

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim memberikan kelonggaran waktu kepada Benny Budiono selaku pemohon untuk melengkapi daftar bukti serta sudah dilegalisasi (dileges). Hal itu dilakukan, didasarkan permintaan pemohon yang ingin meminta waktu untuk mengumpulkan karena kondisi kesehatan kurang memungkinkan.

“Kalau begitu, majelis akan mengagendakan sidang ulang. Kami berharap pemohon segera mengumpulkan bukti-bukti dan membuat daftar bukti yang sudah dileges. Jika itu dijalankan maka kami bisa jalan, saat ini bola berada di Pemohon,” ujar Ketua Majelis Sidang KI Jatim, Edi Purwanto, saat memimpin sidang virtual antara Benny Budiono selaku pemohon dengan Ombudsman RI Perwakilan Jatim selaku termohon, Kamis (12/5).

Edi menjelaskan, dengan adanya bukti yang sudah dileges maka majelis nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. “Dileges dan dibuatkan daftar bukti, nantinya bisa dijadikan bahan pertimbanngan dalam mengambil putusan,” katanya.

Sayangnya, pada sidang agenda pemeriksaan awal pembuktian ini, termohon tidak hadir dipersidangan virtual sehingga proses sidang berlangsung cepat menginggat hanya meminta keterangan dari pemohon saja. (ris/tm)

Termohon Tanpa Surat Kuasa, Majelis Tunda Sidang Irsyadul Ibad dengan PT Cheil Jedang

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim dengan terpaksa menunda sidang sengketa informasi antara Irsyadul Ibad (Pemohon) dengan PT Cheil Jedang Indonesia (Termohon). Itu dikarenakan termohon tidak mempunyai surat kuasa pada sidang agenda pemeriksaan awal pembuktian.

Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, Elis Yusniyawati, saat memimpin sidang virtual, Rabu (11/5) meminta kepada PT Cheil Jedang Indonesia yang hadir pada persidangan agar melengkapi surat kuasa. Jika tidak dilengkapi surat kuasa maka sifatnya hanya mendengarkan atau dianggap sebagai pengunjung sidang. “Termohon boleh memberikan penjelasan pada persidangan ini, namun majelis tidak mencatatnya,” ujarnya.   

Sebelum mengarah kepada pokok permasalahan sengketa informasi, Elis meminta penjelasan kepada pemohon mengenai status PT Cheil Jedang Indonesia, apakah merupakan badan publik. Dalam keterangannya, termohon menyampaikan bahwa PT Cheil Jedang Indonesia bukan termasuk badan publik, dimana sumber dananya bukan dari APBN maupun APBD.

Sebelum sidang ditunda, majelis meminta kepada pemohon untuk membuat daftar bukti serta bukti mengenai status dari PT Cheil Jedang Indonesia yang menyebutkan badan publik. Sedangkan untuk Termohon diharapkan hadir pada persidangan berikutnya . “Kami akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk sidang berikutnya,” ujarnya. (ris/tm)

Majelis Komisioner KI Jatim minta Kejari Jombang Segera Serahkan Uji Konsekuensi

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang (Termohon) untuk segera membuat dan menyerahkan uji konsekuensi. itu dilakukan karena informasi yang diinginkan oleh LBH Sukma Tri Tunggal (Pemohon) bersifat dikecualikan.

“Kami berharap kepada termohon segera mengirimkan uji konsekuensi sebelum sidang digelar. Kalau menunggu seperti sekarang ini maka akan lama prosesnya,” tegur Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, Edi Purwanto, saat memimpin sidang virtual, Selasa (10/5).

Karena uji konsekuensi belum diserahkan kepada majelis, Edi akan menunda sidang berikutnya. “Kami akan menggelar sidang berikutnya, kalau bisa bukti bisa dikirim satu hari sebelum sidang digelar,” imbaunya.

Sementara itu, Mujib Kuasa (Termohon) akan berusaha menyerahkan uji konsekuensinya. Karena, saat ini pimpinan sedang berganti orang sehingga membutuhkan waktu. (ris/tm)

Ajukan Perkara Dicabut, Majelis Komisioner Mengabulkan Permohonan Ach Zainal WS

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan Ach Zainal WS (Pemohon) untuk pencabutan perkara dengan Nomor Register: 19/II/KI-Prov. Jatim-PS/2018 sedang dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Ketua Majelis Sidang KI Jatim, A Nur Aminuddin, saat memimpin sidang virtual, Kamis (28/4) mengatakan, bahwa dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemohon melalui Surat yang bertanggal 13 April 2022 telah mencabut perkara Nomor Register: 19/II/KI-Prov. Jatim-PS/2018.

Aminuddin menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses ajudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.

“Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa,” ujarnya.

Selain itu, kata Aminuddin, Pemohon tidak dapat mengajukan lagi permohonan penyelesaian sengketa informasi atas informasi yang telah dimohonkan dalam sengketa a quo kepada Termohon.

Putusan ini dibuat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh A. Nur Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Edi Purwanto dan Imadoeddin masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris/tm)

Batas Waktu Pengajuan Tak Terpenuhi, Majelis Tolak Permohonan Sodiq

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim menolak permohonan Sodiq (Pemohon). Hal itu didasarkan pada batas waktu pengajuan permohonan informasi tidak terpenuhi.

Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, Imadoeddin, saat memimpin sidang virtual di kantor KI Jatim, Kamis (28/4) mengatakan, majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi.

Dia menjelaskan, Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 13 PerKI no. 1 tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon seharusnya mengajukan upaya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak adanya tanggapan dari atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon atau karena telah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon.

“Majelis berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PerKI no. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,” terangnya.

Pertimbangan lainnya, katanya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

“Majelis berpendapat bahwa cukup menjadi alasan bagi Majelis untuk menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon,” tegasnya.

Putusan ini melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Imadoeddin selaku Ketua merangkap Anggota, Herma Retno Prabayanti dan Elis Yusniyawati dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris/tm)

Jelang Putusan, Majelis Komisioner Musyawarahkan Sengketa Pemdes Jambean

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim akan musyawarah lebih dulu dengan majelis lainnya sebelum mengambil keputusan terkait persidangan antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) atau Pemohon dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Termohon).

“Majelis akan bermusyawarah dengan anggota majelis lainnya. Nantinya, pada sidang putusan, Majelis akan mengundang pada sidang berikutnya,” ujar Ketua Majelis Komisioner Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Rabu (27/4).

Sebelum sidang ditutup, Herma meminta kepada Pemohon maupun Termohon harus mengirimkan bukti yang belum dikumpulkan kepada Panitera.
“Semua dokumen yang belum dikirimkan segera dikirimkan kepada panitera,” kata Ketua Majelis.

Diketahui informasi yang dimohon PKN adalah berupa Hard copy dan Soft Copy Pengelolaan Dana Desa Jambean Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2019.(ris)

Tak Dihadiri Keduapihak, Majelis Tunda Sidang Soewandi dengan Pemkot Surabaya

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim dengan terpaksa menunda sidang antara Soewandi (Pemohon) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya (Termohon). Itu dilakukan karena keduapihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang di KI Jatim agenda pemeriksaan awal pembuktian.

“Karena Pemohon dan Termohon tidak ada dilayar virtual maka sidang kali ini ditunda,” ujar Ketua Majelis Komisioner Imadoeddin, saat memimpin sidang virtual, Rabu (27/4).

Sebelum sidang ditutup dinyatakan ditunda, Imadoeddin sempat mempertanyakan kepada panitera terkait keberadaan Pemohon dan termohon. Pada penjelasan panitera, Termohon sudah memberitahukan secara tertulis jika pada sidang kali ini tidak bisa hadir. Sedangkan Pemohon tidak memberitahukan dengan jelas. (ris)

Pemkot Surabaya Tak Hadir Dipersidangan, Majelis Masih Beri Kesempatan Sidang Lanjutan

0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim masih memberikan kesempatan lagi untuk menggelar sidang lanjutan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya (Termohon). Itu dilakukan, karena Termohon tidak hadir lagi pada sidang agenda pembuktian terakhir.

“Karena tidak hadirnya Termohon, maka sidang ditunda. Jadi jika kita memaksakan sidang, Majelis akan membedah tapi nanti akan diulang lagi,” ujar Ketua Majelis Komisioner KI Jatim, Herma Retno Prabayanti, saat memimpin sidang virtual, Selasa (26/4).

Meski begitu, Kata Herma, Majelis juga memberikan kesempatan kepada Aan Ainur Rofik (Pemohon) untuk memberikan bukti tambahan lagi kepada Majelis.
“Majelis masih bisa menerima tambahan dari Pemohon jika memang ada bukti,” tuturnya. (ris)

Berita Terbaru