Home Berita Tak Miliki Bukti Hubungan Hukum Dengan Obyek Informasi, Majelis KI Jatim Tolak...

Tak Miliki Bukti Hubungan Hukum Dengan Obyek Informasi, Majelis KI Jatim Tolak Permohonan Informasi Permohon.

53
0

KI Jatim – Majelis Sidang komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim memutuskan menolak permohonan Suyitno, HM Sama’Bashori, Bambang Supriadi, Zainal Arif Fakhrudin, Nisaul Mufarida, Muflichatur Rachmah (Pemohon) untuk seluruhnya terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Termohon).

Ketua Majelis Sidang Komisioner KI Jatim A. Nur Aminuddin, saat memimpin sidang putusan di persidangan KI Jatim Jl Bandilan 2-4 Sidoarjo, Jumat (18/11) mengatakan  ada beberapa pertimbangan yang membuat putusan menolak permohonan pemohon diantaranya, pertimbangan bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dimana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah bukti hubungan hukum antara subyek dan obyek hak. “Majelis berpendapat bahwa perlu diketahui terlebih dahulu adanya hubungan hukum dan kepentingan antara Pemohon dan obyek yang dimohon informasinya,” ujarnya.

Selain itu, katanya, pertimbangan lainnya, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti hubungan hukum dengan obyek yang dimohon informasinya. Pemohon hanya menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan sebagaimana bukti P-8.

“Majelis berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah pernyataan sepihak. Seharusnya Pemohon dapat menunjukkan bukti yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek yang dimohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon belum meyakinkan Majelis untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan obyek yang dimohon,” terangnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu A. Nur Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Edi Purwanto dan Imadoeddin masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa, 15 November 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 18 November 2022 dengan didampingi oleh Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)