Home Berita Putusan Sela, Majelis Sidang KI Jatim Tolak Permohonan Moh Sidiq

Putusan Sela, Majelis Sidang KI Jatim Tolak Permohonan Moh Sidiq

39
0

Surabaya – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim akhirnya membuat putusan sela pada persidangan antara Moh Sidiq (Pemohon) dengan komisi Informasi Kab Sumenep (Termohon).

“Amar putusan, Menolak Permohonan Pemohon, “ tegas Ketua Majelis Edi Purwanto, mengetok palu dalam persidangan secara virtual, Kamis (27/1).

Putusan itu didasarkan pada pendapat Majelis dengan beberapa pertimbangan diantaranya, ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

“Majelis berpendapat bahwa cukup menjadi alasan bagi Majelis untuk menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon,” terangnya.

Pertimbangan lainnya, lanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (4) Perki nomor 1 Tahun 2013.
Pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk setelah adanya upaya penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi.

Yang menjadi Termohon adalah Komisi Informasi Sumenep, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013, Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon.
Sedangkan, di Kabupaten Bangkalan sudah terbentuk Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan yang juga merupakan Komisi Informasi dengan wilayah yang lebih dekat dengan Termohon jika dibandingkan dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

“Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini,” paparnya.

Saat itu Edi Purwanto didampingi Imadoeddin dan Herma Retno Prabayanti sebagai Anggota Majelis serta Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera Pengganti. (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here