Home Berita Digelar Keempat Kalinya, Majelis: Bina Marga Belum Ajukan Uji Konsekuensi

Digelar Keempat Kalinya, Majelis: Bina Marga Belum Ajukan Uji Konsekuensi

168
0

Sidoarjo- Sidang penyelesaian sengketa antara LSM Jaka Jatim (Pemohon) vs Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Termohon) memasuki kali keempat digelar KI Prov Jatim secara virtual, Selasa (22/6).

Sebelumnya Pemohon mengajukan tiga jenis permohonan yaitu jumlah anggaran hibah yang dikelola Termohon Tahun 2016, data penerima hibah serta data penerima hibah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban masih di tahun 2016.

Terhadap permohonan informasi ini, pada sidang sebelumnya Termohon menyatakan informasi mengenai data penerima hibah tidak ada dalam penguasaan. Ketua Majelis Edi Purwanto sebelumnya meminta Termohon agar membuat surat pernyataan berisi informasi tidak dalam penguasaan.

“Apakah Termohon telah menyerahkan surat pernyataan tersebut, karena di meja Majelis belum ada,” tanya Edi saat sidang dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Kuasa Termohon menyatakan belum membuatnya karena surat ke BPKAD Pemprov Jatim tidak ada tanggapan.

“Belum Yang Mulia, kami sudah follow up ke BPKAD tetapi belum juga ada tanggapan,” jelas Moch Amirulloh, Kuasa Termohon.

Masih dikutip dari persidangan, Edi menjelaskan tidak perlu melakukan tindak lanjut ke BPKAD, yang diperlukan adalah membuat surat pernyataan.

“Yang kami minta lebih sederhana, surat pernyataan saja yang isinya informasi tidak dalam penguasaan Termohon, tetapi ada di BPKAD Provinsi Jawa Timur,” tegas Edi.
Nantinya, Pemohon sendiri yang akan melakukan permohonan informasi kepada Badan Publik tersebut, lanjutnya.

Terhadap permohonan informasi mengenai data penerima hibah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban, Termohon pada sidang sebelumnya menyatakan informasi tersebut dikecualikan.
Atas pengecualian informasi ini, Majelis mewajibkan Termohon membuat uji konsekuensi.

Ditemui usai persidangan, Edi Purwanto mengatakan uji konsekuensi masih dalam proses, dan belum diserahkan ke Majelis.

“Termohon belum menyerahkan ke kami, dalam persidangan kami menyarankan agar Termohon berkoodinasi atau berkonsultasi dengan PPID Provinsi dalam pembuatan uji konsekuensi,” lanjut Komisioner bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi ini.

Diketahui, saat itu Pemohon tidak hadir dikarenakan alasan kesehatan. (ase)