Home Berita Informasi Dikecualikan, Pemerintah Kota Surabaya Diminta Lakukan Uji Konsekuensi

Informasi Dikecualikan, Pemerintah Kota Surabaya Diminta Lakukan Uji Konsekuensi

135
0

Sidoarjo – Pemerintah Kota Surabaya diminta lakukan uji konsekuensi oleh Majelis Komisioner dalam sidang ajudikasi non litigasi. Sidang oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut digelar secara virtual pada hari Kamis (22/10), dengan agenda pembuktian atas permohonan informasi oleh Aisyah.

Informasi yang dimohonkan merupakan salinan bukti sertifikat tanah yang ditempati oleh pemohon dan cara perolehannya. Dasar hukum dan hubungan hukum perolehan sertifikat tanah sehingga bisa dikatakan aset Kota Surabaya juga menjadi poin permohonan informasi.

Saleh Al Hasni menjadi kuasa Pemohon dalam kasus yang menjadikan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Termohon Informasi.

Menurut keterangan Saleh dalam persidangan, sengketa bermula ketika Pemohon mendapat surat tagihan  pembayaran retribusi. Pemohon yang tetap diminta untuk membayar merasa keberatan karena selama ini tidak mendapat penjelasan terkait kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah kota.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bukti jual beli bangunan yang ditempati oleh Pemohon. Menurutnya, Pemohon merupakan penyewa tanah yang harus memenuhi kewajibannya. Dengan pembayaran retribusi yang selama ini dilakukan oleh Pemohon, maka menandakan Pemohon sadar bahwasanya tanah yang ditempati merupakan tanah sewaan. Itulah yang menjadi dasar argumentasi pemerintah Kota Surabaya dalam sidang kali ini.

Pemerintah Kota Surabaya yang dalam sidang diwakili Novi Setiyowati, juga menegaskan kembali bahwa informasi yang dimohonkan berada dalam penguasaannya namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi. Sebab, informasi termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Ketua Majelis Elis Yusniyawati menyarankan kepada Termohon agar melakukan Uji Konsekuensi jika memang informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.
Elis yang didampingi Edi Purwanto dan A. Nur Aminuddin juga meminta agar pada sidang selanjutnya sudah dilakukan uji konsekuensi, jika memang tak memiliki kewenangan, maka pemerintah Kota Surabaya juga harus memberikan pernyataan tertulis.

“Uji konsekuensi perlu dilakukan untuk memperkuat argumentasi serta membuktikan kalau informasi tersebut benar-benar dikecualikan. Uji konsekuensi juga termasuk masing-masing poin yang dimohonkan,” tutur Elis.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here