Home Berita KI Jatim Apresiasi Pimpinan Badan Publik Ikut Sukseskan Keterbukaan Informasi

KI Jatim Apresiasi Pimpinan Badan Publik Ikut Sukseskan Keterbukaan Informasi

113
0

Surabaya – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim mengapresiasi kepada seluruh pimpinan badan publik beserta PPID se-Jatim yang ikut menyukseskan keterbukaan informasi publik. “Artinya, kami selaku komisioner komisi informasi sangat mengapresiasi positif apa yang sudah dilakukan pimpinan badan publik beserta PPID badan publik di Jawa Timur untuk mensukseskan keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak tahu,” ujar Wakil ketua KI Prov Jatim, Herma, dikantornya Surabaya, Selasa (20/10).

Dia menjelaskan, pada monitoring dan evaluasi tahun ini agak berbeda dengan sebelumnya karena saat ini masa pandemi, maka ada beberapa hal yang dimaksimalkan yaitu seperti melihat komitmen pimpinan badan publik. “Komitmennya kita lakukan dengan melihat melalui proses wawancara virtual. Nah memungkinkan saat pandemi ini kita bisa wawancara bertatap muka langsung meskipun secara virtual dengan pimpinan badan publik,” terangnya.

Dari proses tatap muka secara virtual, katanya, badan publik yang sangat peduli atau tidak peduli dengan keterbukaan informasi publik dapat diketahui keseriusannya. Contohnya pada saat hari ini sangat luar biasa apresiasinya. Beberapa kota/kabupaten hadir sendiri pimpinan badan publiknya. Bahkan ada yang beberapa diantaranya menghadirkan keseluruhannya, tidak hanya pimpinan badan publik namun juga atasan PPID berdampingan dengan ketua PPID.

“Artinya, mereka sudah mampu berkoordinasi dengan maksimal di dalam badan publik mereka, agar keterbukaan informasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan bersinergi dengan maksimal,” katanya.

Disisi lain, Herma mengatakan, ada hal yang sangat membanggakan bagi para komisioner komisi informasi Jatim bahwa implementasi UU KIP ini bisa dilakukan dengan baik. “Mereka badan publik tidak hanya berkomunikasi dengan masyarakat saja, namun sudah melakukan langkah kolaboratif. Kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan badan publik lain atau PPID pembantunya, namun juga kolaborasi juga dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu seperti perguruan tinggi atau tokoh masyarakat atau pihak ketiga lainnya,” pungkasnya. (ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here