Home Berita Korpri Memaknai Keterbukaan Informasi

Korpri Memaknai Keterbukaan Informasi

25
0

Siapa yang mengusai informsi dia akan menguasai dunia. Apakah kita telah menguasai informasi? Pertanyaan ini, tepat menjadi renungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hari Korpri ke-46.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Puthut Budi Santoso, membuka acara Sosialisasi Penguatan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, pada Rabu (29/11).
Di hadapan peserta, Puthut menyampaikan pentingnya niat atau kesungguhan dalam bekerja bagi kalangan aparat sipil negara (ASN). Sebagai aparat pemerintah, ibarat pembantu yang harus melayani majikan tiap hari melakukan tanpa diperintah sekalipun. “Tidak enak bekerja harus diperintah”, kata pria yang katanya akan jadi calon Bupati Magetan ini.

Puthut menambahkan, pentingnya memahami tupoksi masing-masing, terutama sebagai PPID. Kata orang Madura, “Lakona Lakoni, Kenengnga Kennengngi” (Kerjakanlah pekerjaanmu, tempati tempatmu). Maksudnya, kita diminta fokus dengan tupoksi dan jabatan sebagai pelayan rakyat.

Dengan mengadakan acara sosialisasi peningkatan PPID, diharapkan ASN dapat menyelenggarakan pemerintahan yang tidak hanya baik (good) tapi juga bersih (clean). “Keterbukaan informasi diharapkan mencegah terjadinya penyimpangan yang hanya akan menambah masalah bangsa ini,” katanya menutup sambutannya.

Tingginya Sengketa

Pemateri pertama, Zulaikha dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, menyampaikan data sengketa informasi yang terjadi di Kabupaten Sampang. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sampang terbentuk sejak awal berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tapi mengapa masih banyak sengketa?

Apakah Pemohon informasi tidak dilayani? Menurut seorang peserta, permohonan sudah dilayani, namun belum juga puas karena yang dimohon teralu banyak. Berdasar data KI ada puluhan Badan Publik di Kabupaten Sampang yang disengketakan ke Komisi Informasi. Bahkan ada Badan Publik yang disengketakan berkali-kali oleh Pemohon yang katanya hanya “itu-itu saja”.
Zulaikha, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, miminta Badan Publik untuk lebih aktif menanggapi Pemohon. Selain itu, PPID Pembantu agar berkomunikasi dengan PPID Utama yaitu PPID Kabupaten Sampang.

Dalam proses sidang penyelesaian sengketa informasi, Badan Publik hendaknya hadir dalam persidangan dimana sidang merupakan kesempatan menyampaikan argumen para pihak. “Kalau Badan Publik tidak hadir, kemungkinan besar KI akan mengabulkan permohonan,” katanya.

Kalau Bersih Kenapa Risih?

Pemateri kedua, Agus Dwi Muhanan, dari PPID Provinsi Jawa Timur. Agus menyampaikan pentingnya membangun “mainset”. Keterbukaan informasi yang semula dianggap akan membahayakan, harus ditinggalkan. Keterbukaan ini, akan membantu dan memperbaiki kinerja pemerintah.

PPID sebagai pengelola informasi harus aktif, jangan kalah dengan berita hoax. “PPID harus eksis,” kata Agus.
Untuk itu, Badan Publik perlu mengetahui kewajiban-kewajibannya untuk menyampaikan informasi berkala, setiap saat, dan serta merta. “Kalau bersih kenapa risih,” katanya.

Informasi sejatinya merupakan hak yang dijamin UUD 1945 pasal 28F. ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kalau pemerintah tidak membuka informasi? Bagaimana mungkin bangsa kita akan menguasai informasi lalu menguasai dunia? (RH)

Keterangan foto : Dari kiri, Zulaikha, Agus Dwi Muhanan, Kadis Kominfo Kab Sampang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here