Home Berita Membuka Dana Hibah di Politeknik Madura

Membuka Dana Hibah di Politeknik Madura

25
0

Dana hibah yang diterima Politeknik Negeri Madura dipertanyakan oleh seorang warga Sampang. Adalah Hairus Zaman, yang mengungkapkan hal tersebut dalam sidang sengketa informasi pada Selasa (21/11) di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Hairus sebagai Pemohon, mengungkapkan alasannya memohon informasi kepada Termohon Politeknik Madura. Menurut Pemohon, Politeknik Madura mendapatkan dana hibah dalam kategori kelompok masyarakat  dari Pemerintah Kabupaten Sampang. “Kenapa Politeknik Madura mendapat dana hibah sebagai kelompok masyakarat?”, tanyanya. Padahal seharusnya, menurut Termohon adalah termasuk lembaga pendidikan. Hal itulah yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan proposal permohonan dana hibah yang diajukan Politeknik Madura kepada Pemkab Sampang.

Pemohon  yang berasal dari Dusun Pesisir Timur Desa Darma Kecamatan Camplong ini, menyatakan bahwa permohonannya tidak mendapat jawabab dari Termohon sehingga berujung pada sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Informasi yang dimohon adalah : 1.  Dokumen Proposal pengajuan dana hibah, 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bersumber dari dana hibah, dan laporan pertanggungjawaban.  

Termohon, yang diwakili oleh Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa Politeknik Negeri Madura yang beralamat di Kabupaten Sampang, selama ini belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga tidak dapat menjawab permohonan informasi. “Bukan tidak mau menjawab, tapi kami belum tahu siapa yang bertanggung jawab atas informasi yang dimohon,” kata Temohon. Sampai akhirnya Termohon telah membentuk PPID, permohonan  informasi telah masuk ke proses sengketa informasi.

Dalam sidang, diungkapkan Termohon, telah melakukan upaya dialog dengan Pemohon. “Dari pertemuan itu, kami memberikan solusi pada Pemohon, untuk melakukan Permohonan ulang kepada PPID Politeknik Madura,” jelasnya.

Mengingat informasi yang dimohon bukan termasuk informasi yang dikecualikan yang diatur oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner yang dipimpin oleh Ketty Trisetyorini, Zulaikha dan Isrowi Farida dibantu panitera Feby Krisbiantoro, menawarkan proses mediasi pada kedua belah pihak, dan para pihak setuju.

Setelah dilakukan proses mediasi yang dimediatori oleh Zulaikha dan Isrowi, yang berlangsung sekitar 1,5 jam, dan juga dilakukan proses kaukus, para pihak gagal mencapai kesepakan damai. Pemohon bersikukuh informasi yang harus diberikan adalah Laporan Pertanggun Jawaban (LPJ). Sedangkan menurut Termohon, informasi yang dapat diberikan hanyalah LAKIP dan RAB.

Dengan gagalnya mediasi, proses penyelesaian sengketa informari tersebut akan dilanjutkan pada sidang pembuktian. Pihak manakah yang bisa membuktikan argumennya? Kita tunggu. (RH)

    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here