Home Berita KI Jatim Gelar Empat Putusan

KI Jatim Gelar Empat Putusan

21
0

Hari ini, Selasa (7/2) Komisi Informasi Jatim menggelar tiga sidang sengketa perkara dengan agenda putusan akhir dan satu sidang dengan agenda putusan mediasi. Putusan mediasi sidang perkara antara Hamdi sebagai Pemohon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sebagai Termohon.
Dari hasil pertemuan mediasi Mahbub Junaedi sebagai Ketua Majelis Komisioner, dengan didampingi Anggota Majelis Zulaikha dan Wahyu Kuncoro menjelaskan, kedua belah pihak bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi dengan kesepakatan yaitu Termohon bersedia memberikan seluruh data informasi yang telah diajukan diantaranya SPJ Program Belanja Premi Asuransi Masyarakat Miskin Non Kuota Melalui Sewa Kelola, dan SPJ Program Pendukung Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS di 13 Desa/Kecamatan (Sopa’ah, Tlanakan, Palengan, Panagguen, Batumarmar, Pademawu, Bandaran, Pakong, Galis, Kadur, Kowel, Proppo, Talang) dan Jaringannya.
Selanjutnya, kata Mahbub, terhadap pemenuhan data informasi, Termohon diharapkan bersedia memberikan selambat-lambatnya14 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi. Sedangkan bagi Pemohon juga diharapkan bersedia memberikan hasil kajian terhadap data permohonan yang telah diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak data di terima pemohon dengan cara akan datang ke kantor Termohon.
Sementara pada hari yang sama di gelar sidang dengan agenda putusan akhir antara Forum Bela Indonesia (FBI) dengan RSUD DR Moh Saleh sebagai Termohon. Pada sidang beberapa waktu yang lalu FBI sebagai Pemohon telah menjelaskan alasan dan tujuan memohon informasi yakni untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo manakala terdapat dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
Zulaikha sebagai Majelis KomisioneA dengan di dampingi anggota Majelis Wahyu Koncoro dan Isrowi Farida menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Terkait dengan data informasi yang diminta, amar putusan berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa copy SPJ Anggaran Pengadaan yang disertai dengan Copy Bukti Kegiatan, Copy Kwitansi Pembayaran, Copy Nota Pembelian tahun 2015 memperlihatkan tanpa dicatat dan/atau didokumentasikan oleh Pemohon.
Pada sidang lainnya dengan agenda putusan akhir yakni antara Ach Zainal WS dengan Dinas Pendidikan Situbondo sebagai Termohon, serta LSM Bongkar Indonesia dengan Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Walaupun tanpa kehadiran kedua belah pihak, namun sidang tetap digelar tanpa mempengaruhi hasil putusan. ern

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here