Home Berita Sidang KPU Kabupaten Kediri, KPU Blitar dan Dinas PU Nganjuk

Sidang KPU Kabupaten Kediri, KPU Blitar dan Dinas PU Nganjuk

18
0

Komisi Informasi Jatim kembali menggelar beberapa sidang perkara dengan agenda dua penetapan pencabutan, dua pembuktian serta putusan-putusan yakni putusan sela, putusan mediasi dan putusan akhir yang berlangsung ruang sidang KI Jatim, pada Selasa (31/1).

            Pada sidang penetapan pencabutan antara Abdul Gofur SH kepada Pemerintah Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji-Pasuruan sebagai pihak termohon, sementara pemohon lainnya yakni antara Ach Zainal WS dengan KPU kabupaten Kediri. “ Meski pada sidang ini kedua pihak tidak hadir, namun persidang tetap berlangsung karena agenda sidang ini hanya pembacaan penetapan pencabutan,” kata Zulaikha selaku ketua majelis.

            Sebagai informasi, Abdul Gofur sebagai pemohon meminta beberapa informasi kepada Pemerintah Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji-Pasuruan seperti salinan atau petikan bukti leter C atau petok C yang ada di Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji-Pasuruan, serta keterangan riwayat tanah atas nama Ka’amun pada obyek tanah sawah bekas Gogolan yang terletak di Dusun Kepurejo Desa Gunung Gangsir sesuai dalam petok C nomor 1127 dengan nomor persil 172. S.II, luas : 0.134 ha.

            Sementara di persidangan selanjutanya dengan agenda pembuktian antara Ir Joko Trisno Mudiyanto dengan KPU Kabupaten Blitar sebagai termohon, dan antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Pemda Kabupaten Tuban sebagai termohon.

            Selanjutnya dipersidangan antara Jimmy Rusni Rasyid dengan Pemda Kabupaten Sidoarjo dengan agenda putusan akhir. Ir Joko Trisno Mudiyanto dengan Pemda Kabupaten Blitar (Dinas PU Cipta Karya)  dengan putusan mediasi, dan Ach Zainal WS dengan Pemda Kabupaten Nganjuk (Dinas Pekerjaan Umum)dengan agenda putusan sela.

Pada putusan sela di persidangan Ach Zainal WS dengan Pemda Kabupaten Nganjuk (Dinas Pekerjaan Umum) dikarenakan KI Jatim menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan karena adanya kesalahan dalam mengajukan permohonan informasi sehingga dapat mengakibatkan legal standing termohon tidak terpenuhi.

Pada kasus ini pemohon meminta informasi mengenai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2015, pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nganjuk sekurang-kurangnya mencantumkan nama-nama program kegiatan, nama-nama CV/Rekanan pelaksana program kegiatan, realisasi fisik dan non fisik/pengadaan barang dan jasa, titik lokasi dari setiap program kegiatan, nama-nama Pejabat Pengadaan, PPTK, PPK, dan PPHP dari setiap program kegiatan, dan penanggung jawab dari setiap program kegiatan.(ern)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here