Home Berita Penumpang Gelap UU KIP *

Penumpang Gelap UU KIP *

6
0

Dahulu kala, istilah penumpang gelap disematkan kepada para penumpang angkutan umum—utamanya kereta api—yang tidak memiliki tiket tapi nekad naik kereta dan melenggang sampai kota tujuan. Tanpa merogoh kocek, mereka bisa melakukan perjalanan. Tapi kadang-kadang, mereka tak sepenuhnya tak membayar. Di atas gerbong, ada yang membayar sekadarnya kepada kondektur tanpa tiket, dan lalu aman menikmati perjalanan. Si penumpang aman-nyaman dan si kondektur, yang sering dijuluki “tukang catut” itu, dapat pemasukan.

Pada awal-awal era Reformasi, istilah ini populer kembali di ranah politik. Ada istilah Penumpang Gelap Reformasi. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di era Orba dulunya status quo atau pro-status quo dan antireformasi, tapi dapat posisi penting di era Reformasi. Sementara banyak pejuang Reformasi yang “berdarah-darah” gigit jari. Ada yang menyebut mereka sebagai reformis gadungan.

Setelah lama tak terdengar, belakangan istilah penumpang gelap mencuat kembali. Yakni saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berorasi pada Kongres PDIP di Denpasar, Bali, akhir pekan pertama April lalu. Mereka yang dituding sebagai penumpang gelap pastilah orang-orang yang “tidak berkeringat” saat Pilpres yang memenangkan jagoan PDIP, Jokowi-JK. Atau orang-orang yang memiliki ideologi lain dari PDIP atau (yang diduga) loyalis para rival Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi mereka ikut menikmati kekuasaan Jokowi-JK.

Penumpang gelap memang bisa ada di mana-mana. Juga ada di setiap diterbitkannya suatu kebijakan atau bahkan undang-undang. Di Undang-Undang Pemilu ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Migas atau Minerba, ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Pemda ada penumpang gelapnya. Tak terkecuali di Undang-Undang KIP—yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik—juga ada penumpang gelapnya.

Untuk Undang-Undang KIP (UU KIP), penumpang gelapnya adalah orang-orang yang memanfaatkan—atau tepatnya mengambil untung—dari diterbitkannya UU KIP. Mereka, misalnya, menggunakan UU KIP dan peraturan turunannya, tidak sesuai dengan yang digariskan  undang-undang. Tidak sesuai dengan tujuan seperti disebut dalam Pasal 3 UU KIP. Misalnya menggunakan UU KIP untuk memeras pimpinan Badan Publik secara finansial. Atau untuk mengintimidasi personel Badan Publik dengan berbagai motif selain finansial, seperti motif politik, atau hubungan permusuhan lainnya.

Namun penumpang gelap juga bisa berasal dari dalam lembaga Komisi Informasi (KI) sendiri. Misalnya, Komisioner KI se-Indonesia ditambah pusat, jumlahnya 182 orang. Di antara mereka bisa jadi ada yang motifnya sekadar mengejar jabatan atau gaji. Atau ada yang setelah menjabat tidak berkinerja. Atau setelah menjabat memperlakukan KI hanya sebagai sambilan, sementara di luar mereka memiliki pekerjaan (sambilan atau bahkan utama). Atau ingin mendapat kemudahan pribadi yang tak ada kaitannya dengan kepentingan lembaga. Atau ada personel-personel sekretariat yang bermain-main dengan anggaran lembaga KI. Jika ini memang ada, mereka juga layak dijuluki Penumpang Gelap UU KIP. <>

*) Penulis : Abdulhamid Dipopramono, Ketua KI Pusat

Sumber : http://komisiinformasi.go.id/news/view/penumpang-gelap-uu-kip

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here