Home Berita Lima Belas Calon Anggota Ki Siap Ikuti Fit And Proper Test Di...

Lima Belas Calon Anggota Ki Siap Ikuti Fit And Proper Test Di Dprd Jatim

51
0

Setelah melalui rangkaian tahapan tes baik tes administrasi, tes tulis, hingga psikologi dan debat publik dan uji public, akhirnya Tim seleksi memilih dan menetapkan 15 orang berhak mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan (Fit and Proper test) yang akan diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Tim Seleksi Komisi Informasi, Suko Widodo dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (8/5) mengatakan, 15 orang yang terpilih mengikuti Fit and Proeper test di DPRD Jatim ini merupakan pilihan dari timsel yang melakukan seleksi secara profesional dan transparan saat mengikut beberapa tes yaitu uji publik dan Debat Publik yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Peserta lolos seleksi kali ini lebih berkualitas karena persyaratan yang dicantumkan lebih baik dan tinggi serta kemampuan menjawab debat atau uji publik sangat bagus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun yang lolos 15 peserta yang ikut Fit and proper test di DPRD Jatim yaitu Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko, Farona illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Munir, Mahbud Junaidi, Imadoedin, Mohammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko, dan Sudarno. Peserta ini akan mengikuti dan menjalani Fit and Proper test di DPRD Jatim selama dua hari mulai 13-14 Mei 2014 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim mulai pukul 09.00 pagi.

Ia menambahkan, tahap fit proper test oleh Komisi A adalah tahap terakhir. Pasalnya, pada tahap akhir nanti, Komisi A yang akan menentukan lima anggota Komisi Informasi dari 15 calon anggota yang mengikuti tes.

Dengan terpilihnya 15 orang yang mengikuti Fit and Proper test di DPRD Jatim, Timsel berharap agar para anggota DPRD juga melakukan Fit and Proper test secara profesional dan transparan seperti yang dilakukan oleh timsel beberapa waktu lalu. “Kami Ingin anggota DPRD Jatim dapat memilih anggota KI yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan informasi publik kedepannya,’ ujarnya.

Pembentukan KI Provinsi Jatim merupakan tindak lanjut atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Jatim. Dari situ, KI wajib dibentuk dan harus ada, sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik. (pca)

Sumber http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/39753

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here