Profil


Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI. KI Pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM).

Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten /Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.


KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur periode 2010-2014 terbentuk setelah Komisi A DPRD Jatim, Selasa (20/4/2010), memilih lima anggota komisi anggota komisioner. Kelima anggota KIP Jatim periode 2010-2014 yang terpilih setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu adalah Imadoeddin, Daan Rachmad Tanod, Djoko Tetuko Abdul Latif, Nurul Amalia, dan Didik Prasetiyono. Kelimanya mewakili unsur pemerintah, pers, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Mereka berhasil menyisihkan 14 calon lainnya yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi A DPRD Jatim. (antara/www.komisiinformasi.go.id)

Memasuki periode kedua, periode 2014-2018, anggota komisioner diisi oleh wajah-wajah baru. Lima anggota komisioner tersebut adalah Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Zulaikha, Mahbub Junaidi dan Wahyu Kuncoro. Mereka dilantik Gubernur tanggal 19 Agustus 2014.



Berita lainnyaindeks


Sengketa informasi BPN Surabaya I,

Selasa, 14/11/2017 13:55 WIB

Sengketa informasi antara Pemohon Sudarmono, SH dengan Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya…


Sengketa Informasi Dinas PU Sumber Daya Air

Senin, 13/11/2017 14:34 WIB

Sengketa informasi antara LSM Bongkar dengan Termohon Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur,…




Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi