Hasil Monitoring Komisi Informasi Jatim Tahun 2012

8 Oktober, 2012, Berita, by admin

Ketaatan Badan Publik Pemerintah Menggembirakan Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Jatim tahun 2012 terhadap Badan Publik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, cukup menggembirakan. ’’Walaupun belum seluruh Badan Publik sadar bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban mereka untuk menampilkan pada situs […]

Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day)

25 September, 2012, Berita, by admin

Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) dimulai pada tanggal 28 September 2002, di Sofia, Bulgaria, pada pertemuan internasional tentang advokasi informasi yang berhasil mencetuskan perlunya 1 (satu) hari khusus diberikan untuk mempromosikan kebebasan informasi di dunia. Tujuan dari Hari Hak untuk Tahu adalah untuk meningkatkan kesadaran global hak individu untuk mengakses informasi pemerintah […]

Hasil Awal Evaluasi Badan Publik dalam Implementasi UU KIP

30 Juli, 2012, Berita, by admin

Badan Publik Pemprov Jatim 100 %, Kab/Kota Baru mencapai 40 Persen Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam hal memantau Badan Publik pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se Jawa Timur melakukan tiga tahapan ; Pertama, mengevaluasi Badan Publik pemerintah mengenai keberadaan PPID termasuk sudah ber-SK dan punya struktur. Kedua, mengevaluasi keberadaan […]

UU KIP Sebagai Pintu Awal Pemberantasan Korupsi

27 Juli, 2012, Berita, by admin

Permasalahan korupsi saat ini sudah menjadi kasus yang cukup meresahkan. Untuk itu dengan adanya UU KIP No. 14 yahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pintu awal untuk memberantas korupsi yang ada di Badan Publik. Hal ini yang disampaikan Ketua Ketua KI Provinsi Jatim Djoko Tetuko kepada wartawan dalam acara Press Gathering bertempat di kantor […]

Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia

5 Juli, 2012, Berita, by admin

Kemendagri Didesak Perkuat Kelembagaan KI Provinsi BANDUNG – Komisi Informasi Se-Indonesia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat payung hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur  mengenai keberadaan sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi dari Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung pada 3-5 Juli 2012, di […]

Page 4 of 8« First...23456...Last »