Berita


Minggu, 15/03/2020 00:00 WIB

Komisi Informasi Jatim Ajak Peserta Sekolah Desa di Tulungagung untuk Mengelola Pembangunan Desa Secara Terbuka


Komisi Informasi Jatim Ajak Peserta Sekolah Desa di Tulungagung untuk Mengelola Pembangunan Desa Secara Terbuka

Tulungagung- Komisi Informasi Jawa Timur berkesempatan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan informasi publik pada peserta Sekolah Desa. Kegiatan yang dihelat pada 15 Maret 2020 di Kantor NU Kabupaten Tulungagung ini diikuti sekitar 40 orang yang terdiri dari BPD, perangkat desa dan sekretaris desa. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Tulungagung.

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto selaku anggota Komisi Informasi Jawa Timur menyampaikan keberadaan UU No 14 Tahun 2020 tentang Keterbukan Informasi Publik (UU KIP). Selain Komisioner yang membidangi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi ini juga menyampaikan terkait dengan Perki 1 tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa.

Sebagai awalan forum, Edi menjelaskan terkait klasifikasi jenis informasi yang harus disediakan oleh pemerintah desa.

Menurut Edi, sebagai pemerintahan terkecil dari negara yang sebagian besar anggarannya berasal dari negara, desa berkewajiban mengikuti semua yang diatur oleh UU KIP. Karena desa termasuk badan public, maka semua yang diatur oleh UU KIP wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan pada UU KIP dan Perki SLIP Desa, Informasi publik secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu informasi terbuka dan dikecualikan. Informasi terbuka dibagi menjadi dua, yaitu yang wajib diumumkan dan disediakan.

Informasi yang wajib diumumkan adalah informasi berkala yang berupa profil badan publik, matrik kegiatan, peraturan desa, dan lain sebagaimana sebagaimana tertuang pada pasal 2. Yang wajib diumumkan lagi adalah informasi serta merta, yaitu yang terkait dengan bencana, wabah, gangguan atau lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 3.

Sedang informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi seluruh isi dari daftar informasi publik yang dimiliki desa, diantaranya adalah peraturan desa, surat perjanjian dengan pihak ketiga, dan lain sebagaimana termuat pada pasal 4.

Sedangkan informasi yang dikecualikan di desa, mengacu pada pasal 17 UU KIP. Adapun, apabila desa hendak mengecualikan informasi, maka desa tetap wajib melakukan uji konsekuensi atas dibuka atau ditutupnya sebuah informasi. Pada level desa, uji konsekuensi dibahas melalui musyawarah desa.

Dalam memberikan layanan informasi yang maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perki No. 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa, maka desa berkewajiban untuk menetapkan peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa, membuat Standart alur layanan informasi (SOP), menyediakan penganggaran untuk pelayanan informasi, menyediakan sarana dan prasarana informasi publik desa, dan memutakhirkan daftar informasi publik desa.

Dalam menjalankan tugas pelayanan informasi ini, Kepala desa menunjuk dan menetapkan skretaris desa sebagai ketua PPID. Jika sekretaris desa berhalangan, kepala desa bisa menunjuk dan menetapkan perangkat desa yang lain. Sedangkan atasan PPID adalah ke kepala desa.

Di akhir presentasinya, Edi menjelaskan terkait dengan manfaat keterbukaan informasi bagi masyarakat dan pemerintah desa. Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terbukti banyak pertanyaan yang muncul dari peserta. Mulai dari mengapa informasi harus dibuka, bagaimana cara mengecualikan informasi, apa konsekuensi hukumnya jika pemerintah desa tidak memberikan informasi, dan lain sebagainya. Berbagai pertanyaan itu dijawab satu persatu dan bisa dengan mudah dipahami oleh peserta.

Sementara itu, Guminto selaku ketua Lakpesdam Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya NU dalam memberdayakan masyarakat desa.

“Kegiatan Sekolah Desa ini adalah upaya Lakpesdam NU membekali pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa secara terbuka, partisipatif dan akuntabel. Dalam Sekolah Desa ini, ada materi terkait bedah UU Desa, perencanaan pembangunan desa, analisa potensi dan tata kelola desa, dan keterbukaan informasi publik”, Tutur Alumni Unisma ini saat kegiatan sedang berlangsung.

Guminto berharap kegiatan ini menjadi langkah awal Lakpesdam dalam membantu masyarakat. Menurutnya, jika pembangunan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan akuntabel, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

“Kelompok rentan, perempuan, anak-anak, lansia dan lainnya akan masuk dalam program pembangunan yang dikelola oleh desa. Karena sejatinya pekerjaan rumah negara ini adalah dalam rangka penyelesaian pelbagai masalah itu. Ukuran keberhasilan pembangunan di desa adalah ketika kelompok rentan mulai berkurang dan ekonomi masyarakat membaik,” ungkapnya.

Menurut Guminto, keberadaan kelompok rentan ini tidak akan diketahui apabila pemerintah desa tidak membuka informasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Dengan membuka informasi ini, maka masyarakat desa bisa ikut mengoreksi, apakah pemerintah desa sudah memperhatikan dan menganggarkan kegiatan untuk kelompok rentan. Dengan demikian, kelompok rentan di desa bisa benar-benar mendapatkan sentuhan dari pemerintah desa.***

 

 

 



Berita lainnyaindeks


Sengketa Terkait Polsek Lakarsantri Terancam Gugur


Masih Menunggu Persetujuan Walikota, Sidang Virtual Hartati VS Pemkot Surabaya Ditunda




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi