Berita


Rabu, 07/08/2019 00:00 WIB

Komisi Informasi Prov Jatim Gelar Bimtek Monev PPID se-Jatim


Komisi Informasi Prov Jatim Gelar Bimtek Monev PPID se-Jatim

Surabaya-Komisi Informai (KI) Provinsi Jatim menggelar Bimtek pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) 2019 PPID badan publik Pemprov Jatim, Pemkab/kota dan Pemdes se-Jatim selama dua hari, tanggal 7-8 Agustus 2019 di kantor Dinas Kominfo Prov Jatim Jl A Yani 242-244 Surabaya.


Ketua Komisi Informasi (KI) Prov Jatim, Imadoeddin, di kantornya Surabaya mengatakan, Bimtek pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) 2019 PPID badan publik Pemprov Jatim, Pemkab/kota dan Pemdes se-Jatim ini merupakan kegiatan rutin Komisi Informasi Prov Jatim.

Tentunya, katanya, kegiatan ini dalam rangka untuk memenuhi kewajiban, dimana salah satunya yang bisa dilakukan Komisi Informasi adalah melakukan monev terhadap badan publik. dalam kaitannya keterbukaan informasi publik

Selain itu, katanya, pada agenda bimtek ini untuk memberikan petunjuk teknis kepada PPID dilingkubgan pemprov dan pemerintah kab/ kota hingga ppid desa

“Harapan kami monev ini bisa mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan dan kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Tidak itu saja, KI dapat mengetahui sejauh mana badan publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan pemahaman tugasnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Imadoeddin menuturkan, dari monev ini nantinya bisa menjadi input bagi KI dalam rangka memberikan edukasi, khususnya kepada badan publik yang memiliki nilai rendah keterbukaan informasi publik.

“Diharapkan ada peran aktif dari pimpinan, yakni bupati dan waikota hingga kepala dinas untuk memberikan pemahaman dan menguatkan kepada PPIDnya agar patuh terhadap Undang-Undang keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Dengan adanya kepatuhan ini, katanya, semua badan publink sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian nantinya akan berintegrasi terhadap rendahnya tingkat sengketa informasi publik.

Lebih lanjut dia mengatakan, sengketa informasi publik Sengketa yang diterima di KI Jatim kuantitatifnya dinilai cukup tinggi sehingga menjadi indikasi awal bahwa badan publik masih belum mematuhi tentang keterbukaan informasi publik.

“Persoalan tidak terbukanya atau tidak paham keterbukaan informasi publik ada beberapa hal dianatanya, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini sering bergantinya petugas PPID atau terkena mutasi, faktor kemauan pimpinan badan publik, kelaziman atau kebiasaan pola lama seperti meminta ijin lebih dulu kepada pimpinan,” paparnya. (Ris)



Berita lainnyaindeks


Siap Penuhi Permhonan YLKI, BRI Kcp Pucang Perlu Koordinasi


Sidang Pemeriksaan Awal Pembuktian, PN Surabaya Siap Penuhi Permintaan Pemohon




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi