Berita


Selasa, 13/11/2018 11:04 WIB

Percepat Keterbukaan Informasi, Kota Mojekerto Adakan Workshop SLIP


Dalam rangka mempercepat turwujudnya keterbukaan informasi, Badan Publik diminta untuk melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal itu disampaikan oleh Wahyu Kuncoro, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Workshop Standarisasi Layanan Informasi Publik menuju Keterbukaan Informasi Publik yang Ideal yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kota Mojokerto, bertempat di Gedung Astoria Kota Mojokerto, Senin (12/11). Workshop tersebut diikuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto.  

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, menurut Wahyu, Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) diminta memberikan layanan informasi publik setiap saat, informasi berkala, dan serta merta baik dimohon atau tidak.

Wahyu menceritakan, saat ini KI Jatim telah banyak menerima laporan sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakannya, sebab terjadinya sengketa informasi diantaranya penolakan atas permintaan informasi berdasar alasan pengecualian, tidak disediakannya informasi berkala, tidak di tanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang di minta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur UU KIP.

Dalam menghadapi sengketa informasi, kata Wahyu, Badan Publik harus menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menjalani proses penyelesaian sengketa informasi. Selain itu, Badan Publik juga harus menyiapkan kelengkapan administrasi pemohon sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan, baik pada saat mediasi maupun sidang ajudikasi non litigasi di kantor KI dan pengadilan.

Ditambahkannya, sengketa informasi terjadi sejak pemohon mengajukan keberatan kepada badan publik. "Untuk itu bahwa dalam melayani masyarakat yang akan mengajukan sengketa informasi harus dengan serius, tetapi harus dilihat juga permasalahan jangan asal diterima saja, apakah informasi yang diminta bersifat rahasia atau termasuk informasi yang dikecualikan," katanya. (Er)



Berita lainnyaindeks


Komisi Informasi Sampaikan Kinerja Tahun 2018

Kamis, 13/12/2018 14:11 WIB

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan kinerja tahunan dalam Forum Informasi dan…


PPID Award 2018

Rabu, 12/12/2018 08:53 WIB

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, kembali menggelar agenda tahunan "PPID Award 2018", Selasa,…




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi