Berita


Selasa, 23/10/2018 15:55 WIB

Perlunya Pendampingan Bagi Pejabat Pemerintah Desa


Perlunya fasilitasi atau pendampingan bagi pejabat Pemerintah Desa sangat penting terkait adanya keterbukaan informasi publik, karena pemerintah desa sebagai ujung tombak untuk mengefektifkan desa agar lebih transparan.

Demikian dikatakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Wahyu Kuncoro saat memberikan materi pada kegiatan fasilitasi/pendampingan kegiatan pemerintah desa yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang bertempat di hotel Sun Palace, selasa (23/10).

Dikatakannya, dilatarbelakangi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Desa bagian dari lembaga eksekutif yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa agar bisa bekerja lebih efektif, terbuka dan transparan.

Menurutnya, yang dimaksud dengan terbuka adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur.

Lebih lanjut dikataknnya, UU KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi. Setiap Pemohon informasi publik juga berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam meminta informasi mendapat hambatan.

Namun demikian, badan publik juga berhak menolak apabila informasi yang di minta termasuk informasi yang di kecualikan.

Apalagi saat ini desa menperoleh anggaran dari pemerintah, yang di satu sisi menjadi berkah dan di sisi lain menjadi masalah. Untuk itu keterbukaan informasi publik sangat bernanfaat, diantaranya untuk mencegah rumor negatif, mencegah korupsi dan penyalagunaan informasi, memperbaiki kinerja aparat, serta untuk membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, Junaedi mengatakan, diadakannya kegiatan tersebut di latarbelakangi permasalahan terkait sengketa informasi publik kepada Pemerintah Desa.
Dikatakan Junaedi, pemerintah desa sebagai garda terdepan harus lebih aktif dan tahu mengenai batasan-batasan infirmasi yang akan di sampaikan ke publik sehingga tidak sampai timbul permasalahan.

Kegiatan ini di bagi menjadi 5 gelombang, pada hari ini gelombang kedua diikuti oleh para lurah maupun camat sebanyak 58 orang yang terdiri dari kecamatan Kutorejo 17 desa, Kecamatan Pacet 20 desa dan Kecamatan Gondang 18 desa diikuti masing-masing camat. (erni/rh)



Berita lainnyaindeks


Dalam rangka mempercepat turwujudnya keterbukaan informasi, Badan Publik diminta untuk melaksanakan…


Pengumuman Hasil Tes Wawancara Anggota Komisi Informasi Prov Jatim




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi