Berita


Kamis, 19/07/2018 15:48 WIB

Keterbukaan Informasi Publik antara Kesungguhan Pemohon dan Termohon


Banyaknya permohonan informasi kepada sejumlah Badan Publik yang menjadi sengketa di Komisi Informasi, memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan terutama pihak Termohon, apakah permohonan informasi tersebut dilakukan bersungguh-sungguh dan beritikad baik? Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Mahbub Junaidi di kantornya pada Kamis (19/07). 

Pasal 4, Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, telah menyebutkan bahwa Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh adalah pemohon yang mengajukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Informasi pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/KEP/KIP/V/2018  tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. Surat Keputusan tersebut mempertagas aturan penghentian kasus yang dimaksud dalam pasal 4, Perki 1 Tahun 2013. “Akan menjamin tujuan permohonan informasi agar sesuai dengan tujuan undang-undang KIP,” kata Mahbub.

Namun demikian, menurut Mahbub, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan berhati-hati untuk menghentikan kasus yang dilakukan berulang-ulang oleh sejumlah Pemohon, karena melihat keterbukaan informasi yang masih belum berjalan sesuai Undang-undang. Melihat materi sengketa menurut Mahbub, informasi yang jelas-jelas dinyatakan terbuka dalam Undang-undang, sering menjadi sengketa. “Ini menunjukkan bahwa kesungguhan dan itikad baik keterbukaan informasi Badan Publik juga masih patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Untuk menentukan Permohonan yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik, Komisi informasi dapat melakukan pemeriksaan khusus melalui rapat pleno atau pemeriksaan dalam sidang ajudikasi Nonlitigasi. Selanjutnya, apabila dinyatakan tidak beritikad baik dan sungguh-sungguh, Komsisi Informasi mengeluarkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. SK KI Pusat itu, kata dia, bahkan memberi kewenangan kepada ketua KI provinsi/kab/kota lewat panitiera, untuk mencatat Pemohon ke dalam “Daftar Hitam “ yang akan diberitahukan kepada semua Komisi Informasi di Indonesia. (RH)



Berita lainnyaindeks


Baru-baru ini viral, Kantor Desa mirip istana. Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah,…


Data APBDES Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang dimohon oleh Pemohon, Ghoni Fadly…




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi