Berita


Rabu, 14/03/2018 15:34 WIB

YPK Tanyakan Peran OJK Lindungi Konsumen


Sengketa informasi antara Pemohon Yayasan Perlindungan Konsumen dengan Termohon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri digelar pada Rabu (14/03). Sidang ini merupakan sidang kedua yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam penanganan sengketa informasi tersebut.

Majelis yang dipimpin oleh Mahbub Junaidi, Ketty Tri Setyorini , Isrowi Farida, menanyakan motivasi Pemohon meminta informasi sedemikian banyak. Ada 20 item permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

Menjawab pertanyaan Majelis, Pemohon mengungkapkan permasalahannya dalam pengaduannya kepada OJK, yang tidak mendapat respon yang baik sehingga akhirnya Pemohon dan juga warga masyarakat yang diwakili mengajukan sengketa informasi. “Kita ingin mengetahui tindakan apa, sanksi apa yang dilakukan OJK kepada Pelaku Usaha  Jasa Keuangan (PUJK) yang merugikan masyarakat,” kata Pemohon.

Termohon yang diwakili oleh Mufli dan Ambar Kartika, menyampaikan kewenangan OJK dalam melindungi konsumen. Berdasar peraturan, OJK membantu penyelesaian sengketa Konsumen dengan PUJK. Jika ada pengaduan, OJK memproses dengan menganalisis apakah sengketa ini karena pelanggaran kontraktual atau karena pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sektor jasa keuangan. Kalau sengketa terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka tindak lanjutnya tidak akan menyelesaikan permasalahan keuangan antara debitur dan kreditur.  Sanksinya adalah administratif, pembekuan, pencabutan ijin. “Tidak mungkin ada sanksi, bank lu bayar, kembalikan uangnya. Nggak mungkin,” kata Mufli.  

Ditambahkan Termohon, kalau sengketa terkait kontraktual, maka OJK melakukan klarifikasi terhadap PUJK, untuk menyelesaikan permasalahan PUJK dengan konsumen melalui mediasi. “Jika tidak selesai melalui proses mediasi, silahkan diselesaikan di peradilan,” jelasnya  

Termohon menambahkan, bahwa permohonan informasi sebagian masih akan dilakukan pengkajian apakah bisa diberikan atau tidak.  Melihat permohonan informasi yang sebagian besar adalah meminta penjelasan, bukan berupa dokumen, Majelis menanyakan kepada Termohon, kenapa tidak ditanggapi.  Majelis selanjutnya menunda sidang untuk agenda pembuktian. (RH)



Berita lainnyaindeks


Sengketa Informasi Dana Desa

Selasa, 05/06/2018 12:47 WIB

Sengketa informasi antara Pemohon Herman Wahyudi dengan Termohon 4 Pemerintahan Desa di Kabupaten…


Sengketa informasi atara Pemohon Jaka Jatim melawan Termohon Madrasah Tsanawiyah YKUI Maskumambang…




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi