Berita


Kamis, 25/01/2018 20:27 WIB

Dinilai Tertutup, Mahasiswa UINSA Gugat Kampusnya


Ahmad, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mengugat kampusnya. Dia menilai selama ini UINSA tidak transparan atau terbuka dalam pengelolaan keuangan. “Padahal itu uang dari APBN, seharusnya terbuka kepada publik,” ujar dia salam sidang ajudikasi non litigasi di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, kamis (25/01/2018) siang.

Dalam sidang perdana itu terungkap, Ahmad sebagai Pemohon menuntut UINSA sebagai Termohon untuk melakukan transparansi anggaran. Tidak tanggung-tanggung Ahmad meminta informasi laporan kegiatan dan realisasi anggaran mulai tahun 2014 hingga tahun 2016, Anggaran perjalanan Rektor dan pejabat kampus. Menurutnya, selama ini UINSA tidak melakukan transparansi anggaran. Beberapa kali dialog dan aksi demonstrasi mahasiswa, kata dia, tidak pernah ditanggapi oleh rektor dan pejabat UINSA.

Karenanya, mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UINSA itu menggunakan mekanisme permohonan informasi yang dijamin UU nomor 14/2008 tentang Keterbhkaan Informasi Publik (UUKIP). Surat permohonan informasi dan surat keberatan yang dia ajukan sama sekali tak ditanggapi oleh pihak kampus. “Saya merasa kasihan dengan orang tua saya di desa, apabila uang saya dan seluruh mahasiswa digunakan semena-mena, tidak terbuka atau jelas,”katanya.

Dalam sidang pemeriksaan awal itu majelis komisioner menilai kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, legal standing para pihak (Pemohon dan Termohon) dan jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, telah terpenuhi.

Pihak Termohon, yang diwakili oleh Rijalul Faqih Kepala Biro AUPK dan Fajrul Hakam Choir Kepala Satuan Pengawaa Internal (SPI ) UINSA, menyampaikan bahwa tidak ditanggapinya permohonan informasi dikarenakan yang dimohon terlalu banyak. “Sebagai gambaran, dalam setahun mengeluarkan Surat Periintah Membayar (SPM) sebanyak 2000-an, 1 SPM terdiri dari 100-200 dokumen. Hal itu tentu sangat sulit untuk dipenuhi,” kata Faqih.

Hakam menambahkan, pengelolaan keuangan UINSA selama ini telah melalui 3 auditor untuk pertanggungjawaban anggaran yaitu SPI, BPK dan Kantor Akuntan Publik. “Kami akui, soal publikasi laporan keuangan sesuai UU KIP masih proses, juga belum dipublikasi di website,” kata dia.

Majelis Komisioner yang dipimpin oleh Zulaikha sebagai Ketua, dengan Anggota Ketty Tri Setyorini dan mahbub Junaidi, menawarkan proses mediasi kepada para pihak. Pemohon dan Termohon sepakat melakukan mediasi namun perlu dijadwalkan kembali di lain kesempatan untuk memberi kesempatan Termohon untuk melakukan koordinasi internal. (RH)



Berita lainnyaindeks


KI Mulai Kunjungan Ke PPID

Jumat, 19/10/2018 10:34 WIB

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) akan memulai kunjungan (visitasi) pada Senin (21/10)…


BP Harus Terbuka Tanpa Harus Diminta

Selasa, 09/10/2018 13:37 WIB

Badan Publik (BP) diminta terbuka meskipun tidak dimita oleh Pemohon informasi. Hal itu disampaikan…




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi