Berita


Jumat, 11/09/2015 08:25 WIB

Informasi Parkir Berlangganan Kab. Probolinggo Disengketakan


Meski parkir berlangganan sering menjadi sorotan masyarakat dan sudah dilarang Mahkamah Agung sejak September 2014, ternyata di Pemerintah Daerah masih memberlakukan parkir berlangganan. Seperti halnya di Kabupaten Probolinggo, masih memberlakukan parkir berlangganan tersebut. Kini yang menjadi sorotan adalah informasi parkir berlangganan yang kurang transparan.    

Informasi terkait pendapatan parkir berlangganan dan pendapatan iklan Kabupaten Probolinggo yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, disengketakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Probolinggo Corruption Wacth (PRO CW) ke Komisi Informasi. Demikian terungkap dalam sidang ajudikasi Kamis (10/09) di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

 “Kami tidak mendapatkan informasi, karena menurut mereka tidak menjadi kebutuhan umum. Padahal ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika msasyarakat diminta berlangganan parkir, tapi warga tidak menerima haknya sebagai warga yang menyelesaian kewajibannya,” ungkap  Pemohon Fathollah didampingi Lukmanul Hakim sebagai anggota LSM PRO CW.

Besarnya parkir berlangganan, di Kabupaten Probolinggo yaitu motor Rp 25 ribu dan mobil Rp 50 ribu, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan. Namun demikian, masyarakat yang menggunakan parkir di Kabupaten Probolinggo, masih harus membayar parkir lagi. Ini jelas tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap parkir berlangganan itu. “Harapan kami, parkir berlangganan itu, di bawah ada pegawai Pemkab, digaji oleh Pemda. Harapan kami parkir berlangganan untuk mereka itu, parkir harian itu,“ katanya.       

Mengenai pendapat iklan, menurut PROCW, pengelolaannya juga harus diketahui masayarakat karena merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat harus ikut mengawasi. “Kalau masyarakat tidak memahami dan tidak mengerti, maka sangat dibutuhkan masyarakat menanyakan ini dan ikut mengawasi terhadap pengelolaan PAD tersebut,” tambahnya.

Sayangnya, Pihak Termohon Dispenda Kabupaten Probolinggo tidak bisa memberikan keterangan karena tidak dapat menghadiri persidangan tersebut. Dispenda hanya mengirimkan surat pemberitahuan tidak menghadiri agenda persidangan dikarenakan bersamaan dengan pelantikan kepala desa di Kabupaten Probolinggo.    

Majelis Komisioner dengan Ketua Mahbub Junaidi dan Anggota Isrowi Farida dan Ketty Tri Setyorini dengan dibantu Panitera Feby Krisbiyantoro dan Notulen Rahmad Hartono, akhirnya mengagendakan sidang berikutnya untuk memberikan kesempatan Termohon memberikan kesaksian atau pembelaannya terkait informasi yang tidak diberikan kepada Pemohon.

 

Sengketa Informasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Pada sidang tersebut, juga digelar secara bersamaan sengketa informasi bantuan rumah tidak layak huni antara Pemohon PROCW terhadap Termohon Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang ditangani oleh Majelis yang sama.

Informasi terkait bantuan atau rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Probolinggo, menurut Pemohon, sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana APBD.  “Jadi yang kami butuhkan adalah jumlah anggaran, besar anggaran yang diterima nanti realisasinya kami lakukan investigasi langsung ke masyarakat,” kata Fathollah.

 

Juga Tangani 3 Kasus

Selain dua sengketa di atas, pada Kamis (09/09) ini, Komisi Informasi juga menangani sengketa informasi antara : 1. Pemohon PROCW dengan Termohon Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2. Pemohon Lukman Hakim dengan Termohon Kemenag Kab. Pasuruan, 3. Pemohon Lukman Hakim melawan Termohon Kemenag Kab. Bondowoso. (RH)     

 

 

 



Berita lainnyaindeks


Sidang Pemeriksaan Awal Pembuktian, PN Surabaya Siap Penuhi Permintaan Pemohon


Tak Hadir Dua Kali, Permohonan Endhik Imam Sunarto Digugurkan




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi