Berita


Rabu, 19/11/2014 17:58 WIB

Bimbingan Teknis Atasan PPID : Penguatan Layanan Informasi publik Melalui Teknologi Informasi


Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) menggelar Bintek Atasan PPID untuk pertama kalinya bagi Badan Publik di lingkungan SKPD Prov Jatim dan Kab/Kota se Jatim, di Hotel Empire Palace Surabaya, 21 Oktober 2014.

Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini dalam sambutannya menyampaikan pentingnya Bintek Atasan PPID untuk meningkatkan koordinasi dengan PPID serta mempercepat sistem layanan informasi yang selama ini terkendala oleh kurangnya perhatian atau dorongan oleh atasan PPID dalam membangun sistem layanan informasi oleh PPID Bdan Publik. “Atasan PPID sangat penting untuk memahami tugas dan tanggung jawab PPID, disampaing kewajibannya sebagai atasan PPID,” demikian jelas Ketty.

Tampil sebagai pemateri dalam Bintek tersebut, pada sesi pertama adalah Ketty Tri setyorini (Ketua KI Jatim), Agus Dwi Muhanan (PPID Prov Jatim, dan Paulus Widiyanto. Pada sesi kedua diisi oleh pemateri dari Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).

Materi pertama yang disampaikan Ketty Tri Setyorini menyampaikan materi tentang Hubungan KI dengan Badan Publik. Komisi informasi sebagaimana pasal 1 ayat 4 berfungsi menjalankan Undang­Undang dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. “KI tidak ingin di atas atau di bawah Badan Publik, tapi KI ingin di tengah pada saat terjadi sengketa informasi,” demikian jelas Ketty.

Materi kedua disampaikan oleh Agus Dwi Muhanan tentang Uji Konsekuensi. Uji Konsekuensi merupakan kewajiban Badan Publik dalam melakukan klasifikasi informasi. “Pengecualian informasi harus melalui uji konsekuensi,” demikian penjelasan Agus. Tahap yang dilakukan dalam melakukan uji konsekuensi antara lain adalah mengklarifikasi informasi, mengidentifikasi fakta yuridis, mengidentifikasi kepentingan, memeriksa relevansi, dan menyusun penetapan.

Paulus Widiyanto, selaku pemateri ketiga menyampaikan pentingnya memahami tujuan Undang-Undang KIP. “Undang-Undang belum sempurna, banyak kelemahannya, namun kalau nunggu sempurna ya nggak jalan,” jelasnya. Paulus mengibaratkan orang yang akan bepergian menggunakan fasilitas dan sarana macam-macam, yang terpenting sampai tujuan. “Tidak masalah jalannya berlubang, kendaraannya apa? Tapi dengan kemauan kita akan sampai,” terangnya.

Pada sesi kedua, yang dilanjutkan setelah isoma, diisi oleh AIPD. Materi yang disampaikan AIPD dikemas dalam bentuk permainan dimana peserta Bimtek berperan aktif dalam kegiatan ini. Peserta yang berjumlah kurang lebih 100 orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan permainan adu cepat dan ketepatan dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Peserta terbaik mendapatkan sejumlah hadiah dari KI Jatim dan AIPD.

Pada acara ini, peserta juga diberi kesempatan mencurahkan pendapatnya melalui kertas yang ditempel di Pohon Harapan dan Pohon Tujuan dalam mengikuti Bimtek Atasan PPID. Dari Pohon Harapan dapat dilihat beberapa harapan peserta yaitu : Atasan PPID agar lebih peduli terhadap PPID, Dapat Memperbaiki Layanan Informasi dan Peningkatan Layanan melalui Tennologi Informasi. Sedangkan pada Pohon Tujuan antara lain menyampaikan: Lebih Paham tentang PPID dan Mewujudkan PPID lebih baik. (RH)



Berita lainnyaindeks


Daftar Badan Publik Yang Telah Mengirimkan SAQ


Sengketa Informasi Jatim Anti Korupsi VS Pemdes Karanglo Kab Jombang, Dimenangkan Pemohon




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi