Berita


Rabu, 19/11/2014 17:55 WIB

MONEV PPID : Mewujudkan Transparansi dan Kepercayaan Publik melalui Peningkatan Layanan Informasi


KI JATIM –Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID SKPD Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim, di Hotel Inna Simpang Surabaya (24/09/2014).

Ketua Komisi Informasi Prov Jatim, Ketty Tri Setyorini, dalam sambutannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya monev, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Badan Publik. Kegiatan monev yang dirangkai dengan pemeringkatan Badan Publik ini akan mendorong PPID untuk bersaing dalam memperbaiki kualitas layanannya.

Pada acara monev kali ini menghadirkan beberapa narasumber. Pada sesi I, tampil sebagai narasumber Djoko Tetuko, mantan ketua KI Jatim dan Suko Widodo, dosen Universitas Airlangga. Pada sesi II, tampail sebagai pemateri para komisioner KI Jatim.

Djoko tetuko menyampaikan, PPID harus memperbaiki kualitas. Dalam menjalankan tugas PPID, harus dibantu meja alayanan, bidang pemutakhiran DIP, dan bidang-bidang lain agar dapat melaksanakan Kewajiban Badan Publik sebagai amanat UU KIP. “Meja layanan, harus menguasai tupoksi, sarana, alur permohonan dan keberatan, memahami tujuan permohonan informasi, dan syarat pemohon informasi, “ jelas Djoko.

Suko Widodo, menyampaikan materi pentingnya transparansi pada era demokrasi. “Transparansi menjadi tuntutan dan tidak bisa mundur lagi,” jelasnya. Tidak hanya pemerintah harus transparan, penegak hukum, legeslatif juga harus transparan. Dalam rangka meningkatkan layanan informasi, PPID harus terus berbenah dalam memberikan pelayanan, “kalau tidak nanti kancrit,” paparnya.

Pada sesi II, materi monev menyangkut penilaian disampaikan oleh Komisioner KI Jatim, Ketty Tri Setyorirni, Zulakha, Isrowi Farida, Wahyu Koncoro dan Mahbub Junaidi, adalah materi penilaian dalam monev terdiri dari Tahap Penilaian, Dasar Penilaian dan Aspek Kepatuhan dalam Web.

Aspek kepatuhan dalam website yang dinilai adalah informasi publik berdasar Pasal 9 UU KIP jo Pasal 11 Perki 1 Tahun 2010 terdiri dari : 1. Profil, 2. Program, 3. Kinerja, 4. Lap Keuangan, 5. Laporan Akses Informasi, 6. Peraturan, 7. Tata Cara Memperoleh Infromasi, 8. Pengaduan, 9. Pengadaan Barang/Jasa, 10. Presedur Darurat.

Zulaikha, yang akrab dipanggil Yuli, menyampaikan bahwa masih cukup waktu untuk memperbaiki konten website Badan Publik atau PPID-nya hingga 13 Oktober 2014. Sesuai dengan Tahap penilaian, penilaian website Badan Publik Kab/Kota se-Jatim atau SKPD Prov Jatim akan dilakukan mulai 13-31 Oktober 2014.

Sedangkan proses penilaian di lapangan, yang dilakukan ke PPID Kab/Kota se-Jatim, sudah dilakukan sejak Agustus lalu. “Sebagian sudah dilakukan oleh Komisioner lama,” terang Mahbub.

Peserta yang hadir dalam acara Monev PPID ini, menurut panitia, Oetami Trisna Sayekti dalam sambutannya adalah PPID di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur dan PPID Kab Kota se-Jatim yang berjumlah sekitar 100 orang. (RH)



Berita lainnyaindeks


Daftar Badan Publik Yang Telah Mengirimkan SAQ


Sengketa Informasi Jatim Anti Korupsi VS Pemdes Karanglo Kab Jombang, Dimenangkan Pemohon




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi