Kegiatan


Selasa, 21/06/2016 10:47 WIB

KI Jatim Gelar FGD Sikapi Permohonan Informasi yang "Menjengkelkan"


Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion menyikapi fenomena Vexatious Request atau permohonan informasi yang menjengkelkan, pekan lalu. Diskusi ini membahas implementasi Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur tentang permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik.

Ketty Tri Setyorini, Ketua KI Jatim mengatakan, setidaknya dalam dua tahun terakhir, banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke kantor KI Jatim yang isinya terkait sengketa informasi antara seorang pemohon atau sebuah badan hukum (LSM) dengan banyak Badan Publik. "Ada satu orang pemohon yang memohon informasi ke sejumlah Badan Publik secara bersamaan dan dalam jumlah banyak,"kata dia saat membuka diskusi.

Agus Dwi Muhanan, PPID Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, saat ini PPID Provinsi Jawa Timur sedang menangani permohonan informasi yang ditujukan kepada 48 SKPD dalam waktu bersamaan. Menurutnya, PPID merasa kerepotan melayani permohonan informasi dalam jumlah besar dan ditujukan ke hampir seluruh SKPD di lingkungan provinsi Jatim itu."Belum selesai proses permohonan informasi tersebut kami layani, kini kami kembali menerima 16 permohonan informasi dari pemohon yang sama," ungkapnya.

Dalam pasal 4 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan bahwa "Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Dan ayat berikutnya menyatakan bahwa "permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baikitu ditandai dengan tiga indikator yakni; Melakukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan; Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa dan Melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakukan di luar prosedur penyelesaian sengketa. "Dalam konteks ini, harus diakui bahwa UU KIP kurang memenuhi unsur kejelasan (lex certa), ketegasan (lex stricta), sehingga muncul celah hukum (rechtskloof),"ujar Dyah Aryani, P, anggota Komisi Informasi Pusat.

Agus Wijayanto Nugroho, seorang Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat mengungkatkan data bahwa selama jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik per tahun Selama tahun 2010 – 2015 terdapat 2.620 permohonan sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dengan peyelesaian sengekta 816 register sehingga tersisa 1804 register. Data itu, kata dia, menunjukan bahwa jumlah permohonan penyelesaian sengketa pada tahun 2015 berjumlah 71. " Memang ada penurunan secara kuantitatif yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014,"kata dia.

Namun kondisi itu bukan menandakan mengalami penurunan secara kualitas karena permohonan yang berjumlah 1209 permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi didominasi oleh pemohon tertentu yaitu Muhammad Hidayat S. (MHS) dengan menggunakan nama pribadi pemohon selaku Warga negara Indonesia dan menggunakan nama kelompok Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. Berdasarkan data yang ada, dari sisa 1354 register tahun 2014 permohonan penyelesaian sengketa hanya 145 dari pemohon yang lain yang satu dan lainya tidak memiliki hubungan dan memiliki kepentingan langsung dengan obyek permohoan informasi yang dijadikan sengketa informasi publik. "Data itu juga menunjukkan bahwa permohonan sengketa informasi yang patut diduga mengandung unsur tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik adalah dengan kareakteristik Jumlah permohonan sangat banyak dalam waktu tertentu dengan menyebutkan atau menuliskan objek permohonan informasi yang ada didalam undang yakni seluruh informasi yang diatur dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 UU KIP,"katanya menambahkan.

FGD itu menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/kota akan menerapkan kebijakan yang dianggap perlu dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diduga kuat terkait permohonan informasi yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik dan menjengkelkan badan publik. Caranya, selama Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP belum direvisi, maka Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi yang berisi penghentian proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan secara masif dan membikin jengkel itu.

FGD tersebut melibatkan sejumlah narasumber antara lain Dyah Aryani (KI Pusat), Fuat Adi (KI Jawa Tengah), Zainal Petir (KI Jawa Tengah), Iin Rohimah (KI Banten), Agus Dwi Muhanan (PPID Provinsi Jawa Timur), Taufik Aris Saputra (Eks. Ketua Ormas), Dr. Siti Marwiyah SH. MH (Akademisi), Agus TA (Staf Ahli KI Pusat), Ketty Tri Setyorini (Ketua KI Jatim), Zulaikha (Wakil Ketua KI Jatim), Isrowi Farida (Anggota KI Jatim), Wahyu Kuncoro (Anggota KI Jatim), Mahbub Junaidi (Anggota KI Jatim), dan Agni Istifgfar (Staf Ahli KIP Jatim). (*)



Kegiatan lainnyaindeks


KI Jatim Gelar FGD Sikapi Permohonan Informasi yang "Menjengkelkan"


KI Jatim Latihan SIP dan SIPSI

Rabu, 19/11/2014 17:59 WIB

Komisi Informasi Prov Jatim, difasilitasi Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD),…




Jadwal kegiatan lainnyaindeks

Peluncuran Buku Pedoman SLIP-Desa
Rabu, 20/04/2016 09:00 WIB - Rabu, 20/04/2016 13:00 WIB
Gedung Kominfo Jl Ahmad Yani 242 - 244, Surabaya

Penyelesaian Sengketa Informasi

Generic placeholder image
Mekanisme
Tatacara dan alur pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Daftar Kasus
Kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani
Generic placeholder image
Pengajuan Sengketa Informasi
Form pengajuan sengketa informasi
Generic placeholder image
Laporan Sengketa Informasi
Laporan kinerja Komisi Informasi